Tiom, nirmeke.com – Badan Pengawasan Pemilihan umum Bawaslu kabupaten Lanny Jaya, menggelar lounching indeks Kerawanan pemilu (IKP) pemilihan serentak tahun 2024. Kegiatan louching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan penandataganan pilkada damai Lanny Jaya, oleh Pejabat Bupati Lanny Jaya, Bawaslu, KPU, TNI/Polri, bakal calon Bupati dan wakil Bupati dan 18 partai politik.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Nirimik kantor DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan pada Senin (14/10/2024).
Dujan Kogoya, Ketua Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, potensi kerawanan pilkada akan menimbulkan potensi kecurangan atau pelanggaran pemilu dan potensi konflik antar massa pendukung.
“Adapun potensi kerawanan pemilu, kurangnya netralitas PNS/ASN pada pemilukada mulai ASN Provinsi sampai dengan Kepala Desa. Tidak hanya itu, kurangnya netralitas TNI/Polri pada Pilkada dan netralitas tokoh/pimpinan agama gereja.
“Kemungkinan bisa terjadi juga kurangnya netralitas penyelenggara pemilu dan pengawas pada Pilkada 2024,” ujarnya.
Ia berharap para Calon untuk berpolitik secara demokratis, tidak merugikan masyarakat pendukungnya. Jaga Kamtibnas bersama serta tidak muda terprovokasi isu hoax.
“Pihak-pihak yang disebutkan diatas agar dapat menjaga netralitas pemilu, jangan mencorong nama lembaga ataupun intitusi pemerintahan karena ulang individu,” tegasnya.
Yohanes Sangur (Staf Ahli Bupati Lanny Jaya), mewakili Pj Bupati berharap agar apa yang disampaikan Bawaslu akan IKP sangat rawan terjadi sehingga perlu dijaga netralitas bersama sebagai ASN, Aparat, pengawas dan penyelenggara Pemilu 2024.
“Seluruh pihak harus netral diharapkan tetap netral sesuai dengan tugas yang kita laksanakan termasuk ASN, dan TNI-Polri,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar penyelenggara pemilu kabupaten Lanny Jaya harus netral dan bekerja independen tanpa intervensi pihak manapun sehingga pelaksanaan Pemilu dapat berjalan aman dan kondusif.
“Ini menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu, jangan sampai penyelenggara yang ciptakan konflik ditengah masyarakat karena disini soal suara rawan konflik,” ujarnya.
Kompol Nursalam Saka Kapolres Lanny Jaya mengatakan, pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 memiliki potensi kerawanan dari pendaftaran, penentuan calon, pengundian nomor urut, pentahapan kampanye hingga sampai debat kandidat.
“Maka Dari kami lebih fokus adalah potensi kerawanan pasca pemungutan dan hitung suara, dimana berdasarkan pengalaman di Pilpres dan Pileg ada potensi kerawanan yang muncul adalah pada saat pemungutan dan hitung suara karena berkaitan dengan respon dari massa pendukung yang tidak terima. Dan ini akan kami antisipasi,” ujarnya.
Kepolisian juga minta kepada penyelenggara terutama KPU yang sebagai pelaksana pentahapan Pilkada dan Bawaslu sebagai fungsi pengawasan untuk bekerja secara netral, jujur dan adil agar proses ini dapat berjalan baik. (*)
Pewarta: Liwan Wenda
