Dalam Pesta Demokrasi NKRI 2024 Seakan Wamena Kota Tak bertuan
Oleh: Yefta Lengka
Wamena telah menjadi pusat perekonomian, Pendidikan dan kesehatan di Daerah Pegunungan. Apalagi dengan hadirnya Daerah Ptonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan yang hingga kini belum ada lokasinya. Dalam hal ini kabupaten Jayawijaya (Wamena) telah telah menjadi ibukota Provinsi Papua Pegunungan.
Sebelumnya secara geografis Orang-orang yang mendiami kabupaten Jayawijaya ialah orang Hubula/Hubla, Lanny/Elesiwaga, Yali, Walak/Ilugwa-Wodlogwa, Nggem, Nduga, Ngalum – Kupel dan beberapa lainnya di bagian selatan. Orang-orang di Papua pegunungan memiliki sejarah yang sama secara historis. Termasuk orang-orang Mee.
Orang-orang pribumi bumi di Wamena dahulu hidup berwibawa dan bertuan. Mereka hidup dari hasil kerja keras sendiri. Mereka memberi makan orang banyak dari hasil keringat sendiri. Mereka malu ketika diberikan makan dari orang lain. Mereka selalu menjaga nama baik dan wibawa sebagai orang besar dan orang-orang yang patut dihormati dan dituakan.
Budaya itu telah berubah dan terkikis oleh perkembangan zaman dan teknologi. Hari ini Orang-orang pribumi di Wamena telah diubah oleh perkembangan zaman. Kehidupannya Hedonis, individualistis dan komsumtif.
Situasi Pesta Demokrasi yang buruk
Pesta demokrasi tahun 2024 terlihat buruk karena proses pemilihan tidak maksimal. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut:
- Terjadi konflik antar warga di Distrik Asotipo dan Hubikosi. Dalam insiden tersebut satu unit mobil milik puskesmas Hubikosi kacanya hancur.
- Terjadi perang antar warga di kabupaten Tolikara dan Lanny Jaya.
- Di Wamena beberapa TPS kotak suaranya disembunyikan.
- Setelah dilakukan pesta Demokrasi, Dimana-mana orang membawa Pana, Katapel, pisau samurai dan senjata tajam lainnya.
Situasi ini membuat banyak warga yang trauma. Masyarakat Secara psikologis sangat terganggu dengan keadaan ini.
Dalam situasi seperti pemerintah daerah terlihat lemah dalam mengambil kebijakan yang mencegah terjadinya konflik.
Kepolisian juga terlihat lemah. Mereka lebih mengamankan penyelenggara dari pada masa yang berdatangan dengan senjata tajam.
Beberapa waktu lalu KPU Kabupaten Jayawijaya didemo masyarakat karena dinilai tidak sesuai kesepakatan dan perolehan suara di lapangan. Hingga kini, masyarakat masih menunggu hasil putusan KPU di depan kantor KPU Kabupaten Jayawijaya.
Dari beberapa kabupaten juga melakukan pleno di kabupaten Jayawijaya sebagai Ibu Provinsi Papua Pegunungan. Beberapa kabupaten diantaranya adalah Tolikara, Nduga, Yahukimo dan Lanny Jaya. Beberapa kabupaten yang bisa diakses melalui kendaraan bermotor, massa dari masing-masing Partai politik ikut serta dalam proses pleno perolehan suara di Wamena. Hampir kebanyakan massa yang datang membawa senjata tajam dan alat perang.
Beberapa korban dalam rangka pesta demokrasi tahun ini antara lain:
- Kabupaten Nduga 2 orang meninggal dunia dalam proses pesta Demokrasi tahun 2024.
- Distrik Wouma ada yang mengalami luka parah dalam konflik antar warga dalam rangka pesta Demokrasi tahun 2024.
- Di distrik Hubikosi fasilitas kesehatan (1 unit mobil) kaca dan bodi di lempari batu saat konflik antar warga dalam proses pleno perolehan suara di distrik. Dan lainnya.
Hari ini per 17 Maret 2024, ada sekitar 12 Strada dari Lanny Jaya turun membawa alat perang dan senjata tajam lainnya ke Wamena dalam rangka mengawal proses pleno perolehan suara KPU Kabupaten.
Situasi ini membuat bingung dan frustasi bagi masyarakat yang berdomisili tetap di kota Wamena. Karena hampir semua orang di Wamena membawa alat tajam di pasar-pasar, di jalan raya dan dimana-mana. Masyarakat yang berdomisili tetap di kota Wamena juga tidak bisa beraktivitas dengan bebas dalam situasi seperti ini.
Dengan situasi seperti ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat rasakan dampak secara langsung maupun tidak langsung. Diantaranya adalah:
Pertama: Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dinilai tidak tegas dalam mengawal proses Pesta demokrasi tahun 2024 di Papua Pegunungan.
Kedua: Wibawah dan profesionalisme aparat keamanan terlihat lemah dan rendah dikarenakan ada pembiaran terhadap masa yang membawa senjata tajam dengan bebas dan leluasa di Wamena.
Ketiga: Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan terlihat lemah dalam menyikapi situasi ini. Karena MRP PPP Memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi manusia Papua dari ancaman apapun. Termasuk konflik horizontal dan konflik psikososial masyarakat di kota Wamena.
Keempat: Panitia penyelenggara distrik PPD kerja Profesional. Oleh karena itu banyak masalah yang terjadi di KPU. Ini juga yang memicu terjadinya konflik dan meluapkan emosi masyarakat.
Kelima: PPS dan KPPS Bekerja tidak maksimal dan tidak jujur sesuai kesepakatan bersama. Dengan demikian banyak persoalan baik di distrik sampai di KPU Kabupaten.
Dengan demikian saya sampaikan bahwa: Pesta demokrasi tahun ini adalah tidak sehat dan buruk di Papua Pegunungan, khususnya Wamena. sebab hal-hal yang saya tulis diatas belum pernah terjadi sebelumnya.(*)
*) Aktivis Kemanusiaan asal Wamena, Papua Pegunungan
