Oleh: Paskalis Kossay
Nasib Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mehrtens belum nampak tanda-tanda yang jelas dari otoritas penguasa Indonesia maupun New Zeland. Padahal pada 27 Mei 2023 lalu, Egianus Kogeya Pimpinan TPNPB/OPM wilayah III Derakma Ndugama itu memberikan ultimatum kepada Pemerintah Indonesia dan New Zeland untuk dilakukan negosiasi.
Dalam vidio yang dirilis pada 27 Mei 2023 itu, Egianus maupun sang pilot sendiri menyatakan, Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru segera merespon tuntutan TPNPB/OPM Pimpinan Egianus Kogeya itu, antara lain dibuka proses negosiasi yang difasilitasi pihak ketiga, segera pengakuan kedaulatan kemerdekaan papua merdeka.
Jika tidak segera disikapi maka nasib Pilot Susi Air itu akan ditembak mati terhitung dua bulan kedepan sejak tanggal 27 Mei 2023 tersebut. Atas ancaman KKB atau TPNPB tersebut, Pemerintah Indonesia menanggapinya dengan santai saja. Menteri Polhukam Mahfud MD mengatakan, Pemerintah tidak akan menyikapi tuntutan kelompok TPNPB OPM. Pemerintah mampu menyelesaikannya dengan kemampuan sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga atau negara lain.
Sementara itu Kepolisian Daerah Papua pun sama halnya dengan tanggapan Menkopolhukam. Melalui Juru bicara Polda Papua mengatakan, tidak akan dibunuh sangat pilot Susi Air tersebut, Egianus pasti akan mempertimbangkan nilai kemanusiaan.
Ternyata memang benar, setelah ditunggu target waktu yang ditentukan dua bulan tepatnya tanggal 1 Juli 2023 bertepatan dengan hari Deklarasi Kemerdekaan Papua, tidak terjadi apa-apa pada nasib sandera pilot Susi Air ini. Sebaliknya, juru bicara TPNPB/OPM Sebby Sabom mengeluarkan pernyataan, nasib sang pilot tidak akan dibunuh, diperkirakan dalam waktu dekat akan dibebaskan.
Dengan demikian maka mulai ada titik terang bahwa nasib sandera pilot Susi Air itu tidak akan dicederai atau dibunuh. Dia akan dibebaskan kemungkinan dengan jaminan material ( uang tebusan ). Siapa yang bertanggung jawab tentang uang tebusan ini. Ada desas-desus yang berkembang, kemungkinan Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga siap menanggung uang tebusan pembebasan sandera seorang pilot ini.
Yang menarik dicermati disini, Egianus Kogeya dan kelompoknya begitu berubah arah pikiran dari ancaman pembunuhan ke pembebasan dengan syarat jaminan uang tebusan sandera. Kemungkinan ada faktor apa yang berubah arah pikiran Egianus Kogeya, dkk. Setelah diselidik ternyata peran PJ Bupati Nduga sekarang Edison Gwijangge sangat berpengaruh penting.
Komunikasi secara kekeluargaan dibangun begitu efektif sehingga Egianus pun sadar akan nilai kemanusiaan, apa lagi seorang pilot warga negara asing yang tidak bersalah dengan tujuan konflik yang berlangsung di Ndugama ini. Karena itu kemungkinan sedang menghitung waktu yang pas kapan nasib pilot Philips Mehrtens ini dibebaskan.
Tuntutan negosiasi oleh pihak ketiga dan lain-lain, kemungkinan tidak akan diteruskan karena tuntutan tersebut cukup berat, tidak akan direspon segampang seperti dibayangkan. Karena dibutuhkan waktu yang lama dalam urusan diplomasi untuk meyakinkan pihak ketiga yang ditujui. Kemampuan untuk itu, Egianus dkk sangat terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu dihutan belantara.
Sebenarnya tugas diplomasi negosiasi mestinya dimainkan pimpinan OPM , namun komunikasi antara pimpinan OPM dengan kelompok kombatan Egianus, Cs sepertinya tidak terlalu efektif , kadang muncul miss komunikasi. Hal ini berpengaruh kuat mempengaruhi keputusan strategis seperti pembebasan nasib sandera ini harus diputuskan melalui komando lapangan dengan dihiraukan komando hirarki manajemen sentral.
Ini baru satu aspek, masih ada aspek lain, misalnya komando serbuh musuh atau perang, sepertinya semua ditentukan dari komando operasi lapangan. Maka secara struktural manajemen kesatuan tempur yang dimiliki TPNPB/OPM ini lemah. Kelemahan ini mudah sekali dibaca oleh lawan, akhirnya cepat dicaunter atack dalam hal pengaruhnya keluar kedunia luar.
Itulah sebabnya Pemerintah Indonesia masih menganggap konflik di Papua ini bagian dari sejenis kriminal bersenjata bukan oposan perlawanan politik dengan ideologi merdeka lepas dari NKRI. Karena itu mudah sekali dilabeli dengan macam-macam sebutan, antara lain, KKB, KSB, TSB dan lain-lain. (*)
