Adil Untuk PerubahanAdil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
  • Tanah Papua
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
  • Jendela Papua
    • Kuliner
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Advertorial
Reading: Masyarakat Wamena Adukan Perampasan Tanah Adat ke Komnas HAM RI
Share
Sign In
Notification
Font ResizerAa
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
Font ResizerAa
  • Headline
  • Tanah Papua
  • Kesehatan
  • Ekonomi & Bisnis
  • Pendidikan
  • Artikel
  • Cerpen Papua
  • Pariwisata
  • Editorial
  • Tanah Papua
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
  • Jendela Papua
    • Kuliner
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Advertorial
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved.
Adil Untuk Perubahan > Tanah Papua > Masyarakat Wamena Adukan Perampasan Tanah Adat ke Komnas HAM RI
Tanah Papua

Masyarakat Wamena Adukan Perampasan Tanah Adat ke Komnas HAM RI

Redaksi
Last updated: June 10, 2023 22:02
By
Redaksi
ByRedaksi
Follow:
2 years ago
Share
3 Min Read
SHARE

Jayapura, nirmeke.com –  Merasa lahan perkebunan warga di rampas oleh pemerintah, perwakilan masyarakat adat tiga Aliansi Welesi, Wouma dan Assolokobal adukan ke Komnas HAM RI, pada Jumat, (9/6/2023) kemarin.

Iklan Nirmeke
Ad image

Laporan pengaduan tersebut di terima langsung oleh Komisioner Pengaduan Komnas HAM RI Hari Wibowo di kantor Komnas HAM RI di Jakarta.

Bonny Lanni warga Welesi usai mendatangi Kantor Komnas HAM RI di Jakarta guna mengadukan perampasan tanah adat masyarakat milik masyarakat Welesi, Wouma dan Assolokobal di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan.

“Saya dari Wamena datang ke Jakarta untuk mencari keadilan karena lahan atau kebun kami di rampas habis oleh Jhon Wempi Wetipo selaku Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri),” ujarnya.

Menurut Bonny, ada 4 masalah penting yang saat ini sedang terjadi di lapangan lokasi penempatan pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan.

Pertama, kata Bonny, ada Tanah sengketa antar suku Mukoko dengan Welesi yang menjadi tempat perang suku diduga mau di ambil alih oleh Wamendagri untuk bangun kantor Gubernur.

Baca Juga:  Umat Katolik Pribumi Papua Layangkan Surat Terbuka Kepada Uskup Agung Merauke

“Dalam proses penempatan, Pak Wamen sendiri tidak pernah komunikasi baik dengan masyarakat asli di sekitar lokasi tersebut bahkan ke pemerintah daerah setempat sebagai pemerintah yang mengatur wilayah administratif di Jayawijaya namun dia serobot masuk,”

Bonny juga menegaskan pemerintah sampai saat ini belum punya master plan pembangunan kantor Provinsi Papua Pegunungan karena tidak ada anggaran dari Pusat namun di Wamena sepertinya di paksakan seperti mau di bangun rumah sendiri.

“Akibat banyaknya protes dari masyarakat di lapangan termasuk pencabutan patok di lokasi sehingga Wempi Wetipo selaku Wamendagri menurunkan aparat TNI dengan peralatan senjata lengkap untuk mengawasi pekerjaan pembongkaran lokasi tersebut,” kata Bonny.

Bonny juga menegaskan dari proses awal yang tidak berjalan demokratis oleh oknum-oknum kepala suku dan Pemerintah dalam pengalihfungsian lahan perkebunan warga ini berpotensi terciptanya konflik horizontal.

Masyarakat adat yang Kontra melithat pemerintah seakan sengaja ingin bangun konflik di tengah masyarakat, kita tahu sendiri lokasi lahan perkebunan selama ini dikelola baik oleh orang Welesi, Mukoko dan beberapa kabupaten lainnya termasuk warga pengungsi dari kabupaten tetangga seperti Nduga dan lainnya,” kata Bonny.

Baca Juga:  Mengupas Pro-Kontra Penempatan Lokasi Kantor Gubernur Papua Pegunungan

“Sehingga kami laporkan ke Komnas HAM untuk lakukan investigasi dan menyurati, memanggil Wamendagri  agar hentikan perampasan tanah adat masyarakat dengan kekuatan militer di Wamena,” ujar Bonny usai bertemu Komnas HAM RI.

Iklan Nirmeke
Ad image

Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pengunungan Tengah Indonesia (AMPTPI) Ambrosius Mulait juga menambahkan pelepasan tanah adat di Welesi harusnya pemerintah melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

“Pemerintah tidak boleh main seperti pencuri datang bawah alat berat bongkar lahan kebun suku Mukoko dan Welesi,” ujar Mulait.

AMPTPI juga menyayangkan adanya keterlibatan militer TNI apalagi Dandim 1702 Jayawijaya yang sangat aktif di lapangan untuk mengambil hak-hak masyarakat adat.

“Dandim itu tugasnya jaga kemanan negara bukan ambil ahli tanah masyarakat adat. Selain itu Dandim tidak boleh berpolitik dengan pemerintah untuk memuluskan niat buruk pemerintah,” tegas Mulait. (*)

You Might Also Like

Bintang Kejora Berkibar di Wamena, Namene: Ada Pihak Lain Ingin Memprovokasi Keamanan di Wamena

Dr. Yunus Wonda: Kami Milik Semua Orang di Kabupaten Jayapura

Memberikan Kenyamanan Bagi Masyarakat, Pj Bupati beserta Rombongan Borong Jualan Mama-mama di Pasar Sugapa

Pemberian Rekomendasi MRP Wakil Agama Dari Sinode Advent Papua ke Yoel Mulait Sesuai Mekanisme

42 Anggota MRP Papua Pegunungan Terima Materi Bimtek Dari Ditjen Otda Kemendagri

TAGGED:AMPTPIKomnas HAM RITanah Masyarakat Adat WelesiWamendagri John Wempi Wetipo

Gabung Channel Whatsapp

Dapatkan berita terbaru dari Nirmeke.com di Whatsapp kamu
Klik disini untuk bergabung
Dengan anda klik untuk gabung ke channel kami , Anda menyetujui Persyaratan Penggunaan kami dan mengakui praktik data dalam Kebijakan Privasi kami. Anda dapat berhenti mengikuti kapan saja.
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
Previous Article Penetapan Calon Anggota MRP Pokja Adat di Jayawijaya Sarat Kepentingan Panpel
Next Article Jadikan Rumah Bersama Semua Suku, Pemerintah Segera Benahi Tapal Batas di Nabire
Leave a Comment Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Hangat

Mahasiswa Lanny Jaya di Makassar Tolak Pembangunan Pos Militer di Distrik Melagineri
Tanah Papua
2 days ago
Bupati Yahukimo Hadiri Pelantikan 35 Anggota DPRK Periode 2025–2030
Tanah Papua
2 days ago
Mahasiswa Papua di Sumatera Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Wamena
Tanah Papua
2 days ago
Kekurangan Guru dan Dampak Banjir Hambat Pendidikan di Jayawijaya
Pendidikan
4 days ago
Iklan
Ad image

Lihat Topik Berita Lain Dari Nirmeke

Baca juga
Tanah Papua

Louching Indeks Kerawanan Pemilu, Bawaslu Lanny Jaya Minta Semua Pihak Jaga Netralitas

7 months ago
Tanah Papua

Wamendagri Lantik Satu Anggota MRP Papua Pegunungan Yang Tertunda

1 year ago
Tanah Papua

Benny Mawel: Calon Anggota DPRP/DPRK Jalur Pengangkatan Diharapkan Tidak Gadaikan Tanah Adat

2 months ago
Tanah Papua

IMIPA Se Sulut Gelar Seminar Peringati 63 Tahun Manifesto Politik

6 months ago
Tanah Papua

Umat Katolik di Kampung Yogonima Pasang Baliho Himbauan Pesan Moral Uskup Jayapura

2 years ago
Tanah Papua

2 Calon Anggota MRP Terpilih Tidak Dilantik Karena Dukung Penolakan Otsus Papua

2 years ago

MRP Sampaikan Alasan Orang Asli Papua Tolak DOB ke Komite I DPD RI

3 years ago
PolhukamSiaran PersTanah Papua

LBH Papua Merauke Resmi Didirikan untuk Berikan Bantuan Hukum Gratis di Selatan Papua

2 months ago
Tanah Papua

Mantan Pengurus HMPLJ Duduki Parlemen Legislatif Lanny Jaya

5 years ago
Previous Next
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved.
  • Tentang kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Iklan
  • Jasa Buat Website
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?