Jayapura, nirmeke.com – Peserta yang dinyatakan lulus verifikasi dokumen persyaratan administrasi pada seleksi penerimaan calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2023 Provinsi Papua Pegunungan tidak ada keterwakilan orang asli Papua (OAP) Pegunungan.
Hal tersebut menuai protes di kalangan masyarakat dan mahasiswa Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan beberapa hari terakhir ini. Dimana dari hasil seleksi dari 22 peserta semuanya non Orang asli Papua (Pendatang) yang dinyatakan lulus.
Hengky Hilapok, mewakili mahasiswa Jayawijaya mendesak Pejabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo segera mencopot kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Pegunungan karena bersikap diskriminatif dan rasis dalam proses seleksi rekrutmen IPDN.
“Tahapan awal saja terjadi diskriminasi rasial begini, apalagi perekrutan CPNS besok? Kepala BKD ini bisa menimbulkan konflik di wilayah Papua Pegunungan, sehingga segera copot kepala BKD dan IPDN non OAP yang lulus 22 orang di Provinsi Papua Pegunungan ini segera batalkan. Kami anak pribumi siap bersaing di sekolah-sekolah langkah salah satunya IPDN dan ini tempat bahkan peluang kami anak asli pribumi,” tegasnya.
Peserta OAP yang lulus jalur IPDN ini juga harus periksa latar belakang orang tuanya, karena Beasiswa IPDN ini untuk mereka yang punya orang tua ekonominya lemah, bukan untuk anak pemodal.
“Jika semua kabupaten kota terdapat indikasi maka, kami akan minta proses hukum oknum-oknum yang terlibat dalam proyek perekrutan IPDN,” tegasnya.
Mahasiswa menghimbau juga kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bahwa, perekrutan CPNS yang nantinya akan di buka bulan Juni tahun 2023 ini harus dilakukan secara terbuka dan jangan mempersulit persyaratan.
“Untuk isi DOB pastikan kami anak-anak putra daerah Provinsi Papua Pegunungan dari 8 kabupaten/kota masuk isi semua sesuai kebutuhan kuota pemerintahan dulu, jangan biarkan non Papua yang isi duluan bikin putra daerah seperti pengemis jalan dari kantor ke kantor minta pekerjaan,” tegasnya.
“Teman-teman Non Papua (Pendatang) harus tahu diri, biarkan kami yang isi duluan kuota pemerintahan, bila dibutuhkan baru kalian bisa masuk namun kalau orang asli melebihi kuota yang dibutuhkan pemerintahan, maka kawan-kawan non Papua silahkan cari pekerjaan di asal daerah mereka masing-masing,” tegasnya.
Mahasiswa Jayawijaya juga memberikan peringatan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan demi keberpihakan terhadap sumber daya manusia orang asli Papua.
“Harapan kami mahasiswa bahwa, tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan kabupaten/kota bahkan mahasiswa, sama-sama kawal ketat tujuan DOB dan UU Otsus, agar orang lain tidak masuk isi,” tegasnya.
Ditempat terpisah Unas Ginia juga menambahkan oknum Pejabat Papua yang duduk dengan kekuasaan yang datangkan DOB dengan janji membangun masyarakat Papua, tapi justru malah makin jauh dari janji mereka itu.
“OAP Lapago akan tersisih terus menerus dalam penerimaan apapun bila tidak memiliki pemimpin yang punya hati dan pro rakyatnya sendiri, sedih memang belum apa-apa saja sudah begini. Apakah untuk seperti ini DOB muncul? Jawabannya seolah benar bahwa DOB adalah strategi transmigrasi gaya baru,” ujarnya
Maka kata Unas, tak perlu kita heran, sebab yang ada adalah pembangunan atas nama orang asli Papua lalu di isi dan dikuasai oleh kaum pendatang bukan untuk OAP,” tegasnya. (Teba/Nirmeke)
 tahun 2023 Provinsi Papua Pegunungan tidak ada keterwakilan orang asli Papua (OAP) Pegunungan.){kind=link}