Wamena, nirmeke.com – Petisi Rakyat Papua (PRP) menegaskan pemberian DOB dan Pemekaran bukan solusi meredam isu Papua Merdeka namun meningkatkan eskalasi politik Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat Papua.
Hal tersebut ditegaskan Namene Elopere, Sekretaris Petisi Rakyat Papua Wilayah Lapago kepada media nirmeke.com, Senin, (8/5/2023).
Rakyat Papua sebagai pemilik tanah leluhur di wilayah Lapago dalam demo damai PRP di Wamena selalu menegaskan bahwa DOB dan Pemekaran tidak akan pernah mensejahterakan rakyat Papua.
“Selain itu, DOB hanya akan menjadi pintu masuk transmigrasi non Papua masuk ke Papua menguasai lapangan pekerjaan yang semestinya di isi oleh orang asli Papua,” kata Namene.
Negara harus konsisten dengan tujuan Otsus Papua dimana kehadiran Otsus diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua bukan mensejahterakan masyarakat non Papua yang datang ke tanah Papua.
“Pemekaran dan DOB bukan untuk orang Non Papua yang ada di Kalimantan, Sumatra, Jawa, Sulawesi dan lain-lain,” tegas Namene.
Dengan melihat dinamika sekarang, hampir semua lapangan pekerjaan yang strategis di ASN di kuasai oleh non Papua (pendatang).
“Orang Papua selalu terbuka kepada warga non Papua untuk berkerja di tanah Papua baik di perkantoran, perusahaan hingga di bidang perekonomian dan kehadiran warga non Papua (pendatang) ini tidak bisa dibendung oleh Pemerintah daerah dengan kebijakan yang pasti sehingga masyarakat Papua selalu dan akan jadi penonton terus,” tegas Namene.
Rakyat Papua di Lapago harus sadar bahwa kehadiran DOB dan Pemekaran bukan untuk kesejahteraan masyarakat Papua melainkan dijadikan lahan bisnis investor untuk mengeruk kekayaan alam Papua.
“Selain mengirim transmigrasi dari Jawa, pemerintah juga kirim aparat keamanan TNI-Polri di Papua juga melindungi oligarki untuk merampas hak masyarakat adat dengan kekuatan militer menindas masyarakat sipil,” ujarnya.
Masyarakat Papua di Lapago harus sepakat untuk menolak kehadiran warga non Papua (Pendatang) yang ingin mencari pekerjaan di Papua Pegunungan karena banyak Sumber Daya Manusia Lapago saat ini masih ada sehingga mereka yang harus di prioritaskan saat ini.
“Kalau non Papua menguasai semua sisi dengan kekuatan militer di wilayah adat Lapago maka Rakyat Lapago harus sepakat menentang kehadiran mereka karena hak kesulungan kalian akan di rampas oleh non Papua, mulai dari tanah, jabatan hingga kekayaan alam,” tegasnya.
Hal diatas dapat di buktikan dengan perekrutan CPNS dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dimana mereka merekrut 4 ribu lebih ASN non Papua untuk di tempatkan di wilayah DOB di Papua sedangkan orang asli Papua tidak diberikan kesempatan melakukan Pejabat setempat untuk lakukan perekrutan.
“Otomatis tempat strategis di pemerintahan akan di kuasai oleh ASN non Papua dan orang asli Papua sendiri akan menjadi bawahan mereka (pendatang) di atas tanah lahir mereka sendiri,” tegasnya.
Sehingga kata Namene, ketidakadilan ini akan terus di suarakan oleh rakyat Papua untuk meminta Hak Penentuan Nasib Sendiri atau Merdeka.(th).
