Jayapura, nirmeke.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada Jumat (5/5/2023) menyatakan Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat atau KNPB, Viktor F Yeimo tidak terbukti bersalah melakukan makar. Akan tetapi, Majelis Hakim menghukum Yeimo dengan pidana penjara 8 bulan berdasarkan pasal yang tidak ada di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Dalam pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jayapura pada Jumat, Majelis Hakim yang diketuai Mathius SH MH serta Hakim Anggota Andi Asmuruf SH dan Linn Carol Hamadi SH menyatakan Yeimo terbukti bersalah melanggar Pasal 155 ayat (1) KUHP. Pasal itu adalah pasal tentang perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia.
Delik itu diancam dengan hukuman maksimal pidana penjara 4 tahun dan enam bulan. Pasal itu tidak ada dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada 21 Februari 2021. Akan tetapi, dalam vonisnya Majelis Hakim menghukum Yeimo dengan pidana penjara 8 bulan.
Perkara yang didakwakan kepada Viktor Yeimo itu terkait dengan demonstrasi anti rasisme Papua untuk memprotes ujaran rasial yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III Surabaya pada 16 Agustus 2019. Yeimo Pada 21 Februari 2021, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Viktor Yeimo dengan delik makar, karena dianggap memotori demonstrasi yang terjadi di Kota Jayapura pada 19 dan 29 Agustus 2019.
Pada dakwaan pertama, Yeimo didakwa secara bersama-sama melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan makar sebagaimana diatur Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada dakwaan kedua, Yeimo didakwa delik permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar sebagaimana diatur Pasal 110 ayat (1) KUHP.
Pada dakwaan ketiga, Yeimo didakwa delik menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan ,atau turut serta melakukan, agar memberi bantuan atau memberi kesempatan makar sebagaimana diatur Pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP. Pada dakwaan keempat, Yeimo didakwa secara bersama-sama melakukan penghasutan secara lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti ketentuan undang-undang atau perintah jabatan sebagaimana diatur Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Seusai sidang, advokat Emanuel Gobay selaku penasehat hukum Viktor Yeimo menyatakan bahwa putusan itu menunjukkan kliennya memang tidak pernah melakukan makar. Gobay juga menyoroti bahwa Majelis Hakim menyatakan empat delik yang ada di dalam surat dakwaan Viktor Yeimo tidak terbukti.
“Dakwaan pertama, Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terbukti. Dakwaan kedua, Pasal 110 ayat (1) KUHP, tidak terbukti. Dakwaan ketiga, Pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP, tidak terbukti. Dakwaan keempat, Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terbukti. Itu artinya semua dakwaan maupun tuntutan JPU tidak terbukti,” kata Gobay.
Gobay menyatakan Majelis Hakim lantas membuat analisa sendiri berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan. “Semua dakwaan JPU tidak terbukti, sehingga hakim memgambil alih untuk menganalisa sendiri berdasarkan fakta, alat bukti, saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, dan ahli. [Majelis hakim] menyimpulkan bahwa yang terbukti adalah Pasal 155 ayat (1) KUHP,” kata Gobay.
Gobay menyatakan Majelis Hakim dalam persidangan Jumat tidak memberi ruang bagi tim penasehat hukum Viktor Yeimo untuk menanggapi putusan itu. Ia menegaskan pihaknya memiliki waktu 14 hari untuk menyatakan pendapat atas putusan itu, termasuk kemungkinan untuk menerima atau mengajukan banding atas putusan itu.
“Akan tetapi, yang terpenting adalah empat dakwaan yang selama ini diviralkan media bahwa klien kami adalah pelaku makar tidak terbukti. Artinya, pemberitaan yang dibangun bahwa klien kami adalah pelaku makar adalah pembohongan publik. Bagi saya, kemenangan klien kami itu mewakili rakyat Papua. Karena semua korban rasisme [lainnya] dikriminalisasi dengan pasal makar, [dan hal itu] tidak terbukti dalam [perkara Viktor Yeimo] ini,” kata Gobay.
Menurut Gobay, jika Viktor Yeimo tidak terbukti bersalah melakukan empat delik yang didakwakan JPU, seharusnya Viktor Yeimo diputus bebas. “Semestinya, kalau hakim berani, dia ambil putusan bebas. Yang terpenting, pasal makar yang selalu diidentikkan dengan tokoh atau aktivis Papua tidak terbukti [dalam perkara Viktor Yeimo] ini,” kata Gobay. (*)
