Dengan menunjukkan tingkat kekerasan yang diberi lampu hijau oleh negara selama beberapa dekade, itu dapat mendorong jenis pengawasan internasional yang akhirnya mengarah pada intervensi.
Pemerintah baru-baru ini mengindikasikan, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menyelidiki pembunuhan ratusan ribu orang dalam pembantaian “anti-komunis” 1965 di bawah pimpinan otoriter Suharto.
Jika penyelidikan berlanjut, itu akan menandai pergeseran kegagalan lama pemerintah untuk mengatasi kekejaman masa lalu. Tidak jelas apakah mereka akan memasukkan tindakan-tindakan brutal lainnya yang diduga dilakukan oleh rezim Indonesia di wilayah Papua.
Menurut Amnesty International, setidaknya 100.000 orang Papua telah terbunuh sejak pengambilalihan Papua oleh Indonesia pada 1960-an.
Sementara kasus pembunuhan memuncak pada 1970-an, jumlahnya meningkat lagi karena adanya aktivisme baru untuk menuntut kemerdekaan di wilayah itu. Pada September 2019, sebanyak 41 orang terbunuh dalam bentrokan dengan pasukan keamanan dan milisi yang terinspirasi oleh jihad.
Bentrokan antara pasukan keamanan dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat telah memanas sejak Januari, yang menurut kelompok hak asasi manusia telah mengakibatkan setidaknya lima kematian. Setidaknya dua warga sipil lainnya tewas dalam insiden lain, menurut laporan The Conversation.
Kekerasan terbaru dipicu oleh serangan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, tahun lalu, yang mendorong ribuan orang Papua untuk memprotes pemerintah. Protes itu mengangkat kembali narasi pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut dan perjuangan puluhan tahun Papua untuk mendapatkan otonomi.
Namun, karena media internasional telah dilarang memasuki Papua Barat, konflik yang lebih luas hanya mendapat sedikit perhatian dari dunia luar.
Proyek baru untuk memetakan kekejaman masa lalu
Akhir tahun lalu, proyek untuk memetakan kekerasan yang terjadi di Papua Barat di bawah pendudukan Indonesia dimulai. Proyek ini dilakukan oleh Camellia Webb-Gannon, dosen University of Wollongong; Jaime Swift, kandidat PhD di University of Oxford; Michael Westaway, peneliti di Australian Research Council Future, University of Queensland; dan, Nathan Wright, peneliti di University of Queensland, yang juga menulis artikel terkait di The Conversation.
Proyek ni sebagian diilhami oleh proyek pemetaan pembantaian masyarakat adat di Australia oleh The Guardian dan University of Newcastle, dan pemetaan kekerasan Pusat Advokasi Kepentingan Publik di Sri Lanka.
Tujuan mereka adalah menyoroti krisis berkepanjangan di Papua Barat. Mereka berharap, dengan menunjukkan tingkat kekerasan yang diberi lampu hijau oleh negara selama beberapa dekade, mereka dapat mendorong jenis pengawasan internasional yang akhirnya mengarah pada intervensi.
Peta yang mereka buat hanya mendokumentasikan beberapa pembantaian yang telah terjadi di Papua Barat sejak tahun 1970-an. Kondisi di wilayah tersebut telah menghalangi pencatatan dan verifikasi kematian secara akurat. Tantangannya termasuk kurangnya sumber daya untuk pencatatan, perpindahan internal, properti yang telah dihancurkan, dan ketakutan untuk melaporkan kematian.
Mereka juga menemukan kelangkaan data dari 1990-an hingga 2010-an, sebagian karena sedikit wartawan yang melaporkan insiden selama periode ini.
Untuk keperluan proyek kami, kami sangat mengandalkan laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia Asia dan Koalisi Internasional untuk Papua (keduanya memiliki koneksi kuat di Papua Barat), serta penelitian oleh sejarawan Robin Osborne, ELSHAM, TAPOL, dan laporan komprehensif oleh para akademisi di Yale Law School yang diterbitkan pada 2004.
Salah satu serangan terbaru adalah penyiksaan dan pembunuhan sejumlah demonstran di Pulau Biak pada 1998. Beberapa perkiraan mengatakan jumlah korban jiwanya mungkin mencapai 200.
Peta kekerasan di Papua Barat
Meskipun jauh dari selesai, proyek pemetaan mereka mengungkapkan beberapa tren luas dari kurun 1970-an hingga 2010-an. :
- Mayoritas pembantaian terjadi di dataran tinggi Papua Barat, wilayah dengan rasio penduduk asli Papua tertinggi.
- Banyak pembunuhan dilakukan ketika orang Papua secara damai memprotes menuntut kemerdekaan dari Indonesia
- Mengingat jumlah pasukan yang dikirim ke Papua Barat dan jenis senjata yang mereka miliki, pemerintah seharusnya mengetahui tentang tingkat kehancuran yang disebabkan oleh serangan oleh pasukan keamanan dan kelompok-kelompok milisi. (Pasukan keamanan Indonesia terkenal berada di luar kendali pemerintah)
- Dalam sebagian besar pembunuhan, para pelaku tidak pernah dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah.
Pemerintah mengklaim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sedang melakukan penyelidikan atas beberapa insiden yang lebih baru, meskipun ada kekhawatiran badan tersebut tidak memiliki kekuatan yang cukup dan pemerintah sebelumnya enggan menerima temuan pelanggaran.
Mengapa dunia tetap diam?
Baik Australia dan Selandia Baru ragu-ragu untuk campur tangan dalam krisis HAM di kawasan ini, terutama jika Indonesia terlibat.
Pada 2006, Australia menandatangani Perjanjian Lombok, yang meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa Australia akan menghormati kedaulatan negara Indonesia dan tidak mendukung “gerakan separatis”.
Namun, Australia, dan seluruh dunia, akhirnya mengambil tindakan mengenai referendum kemerdekaan di Timor Timur.
Dalam memoarnya, mantan Perdana Menteri John Howard menyebut kemerdekaan Timor Timur sebagai salah satu pencapaian utamanya. Namun, saat ia menjabat, ia menunjukkan sedikit keinginan untuk mendukung kemerdekaan Timor Timur dan mencampuri urusan Indonesia.
Liputan media memainkan peran penting dalam membujuk dunia untuk mengambil tindakan. Di Papua Barat, media tidak memiliki efek yang sama.
Pasukan keamanan Indonesia telah memahami tentang bagaimana mengendalikan media. Pemerintah Indonesia telah sering memblokir internet di Papua Barat, memberlakukan larangan penuh terhadap jurnalis asing, dan menolak permintaan dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia.
Meskipun demikian, beberapa video rekaman ponsel yang menunjukkan kekejaman di Papua terus bocor ke luar Papua.
Dengan tidak adanya liputan media yang luas, advokat pro-demokrasi Papua dan pendukungnya telah menyerukan penyelidikan hak asasi manusia yang disetujui PBB. Ada juga dukungan signifikan dari para pembela HAM di Indonesia untuk penyelidikan semacam itu.
Mengingat Indonesia sekarang duduk di kursi Dewan HAM PBB, Indonesia harus sepenuhnya mendukung langkah tersebut. Namun, militer tetap memiliki pengaruh besar di Indonesia, dan menahan para komandan yang diduga melakukan pelanggaran HAM berisiko secara politis.
Dengan tantangan-tantangan ini, apa yang dibutuhkan dunia untuk menunjukkan keberanian moral yang cukup untuk memaksa perubahan di Papua?
Jalan ke depan jelas, kata mereka. Sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia perlu mengakhiri larangan media di Papua Barat, mendukung penyelidikan independen PBB, dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan kekerasan mereka.
Jika Indonesia tidak mengambil tindakan ini, maka tekanan diplomatik dari dunia akan diperlukan.
Sumber: matamatapolitik.com
