Jayapura, nirmeke.com – Wakil Ketua Satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai ,Simpetu Pekey mengatakan, pihaknya mengantarkan aspirasi masyarakatnya, terkait rencana tolak rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) baik provinsi dan kabupaten, serta pembentukan Polres, Dandim di wilayah itu.
Sebelumnya, aksi penolakan DOB -Otsus digelar warga Dogiyai, pada 10 Mei 2022. Aksi turun ke jalan itu disokong 18 organisasi yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua di Dogiyai. merangkul 18 organisasi. Solidaritas ini telah 6 kali melakukan demonstrasi di Kabupaten Dogiyai. Dengan agenda yang sama yakni, stop pembangunan Kodim, Polres. tolak rencana DOB di Papua dan cabut Otsus dari akar akarnya.
“Jika aspirasi warga Dogiyai tidak direalisasikan, maka DPRD akan membiarkan masyarakat Papua di Dogiyai menyelenggarakan mogok sipil nasional. Sebab setiap kali penyampaian aspirasi oleh masyarakat kami terima, tetapi selalu tak diindahkan oleh Jakarta,” katanya saat menyampaikan aspirasi kepada Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yunus Wonda di ruang kerjanya, Selasa(17/5/2022).
Pekey mengatakan alasan warga menolak pembangunan Polres dan Kodim, karena keduanya dianggap sebagai mesin pembunuh orang asli Papua.
“Masyarakat mengatakan sebelum ada Polres ada 5 kali peristiwa Dogiyai berdarah. Sehingga kalau Polres ada Kodim, tentunya korban meningkat,”katanya.
Pekey mengatakan, masyarakat menolak DOB dan pemekaran, karena sebelum ada DOB dan Otsus mereka hidup aman terkendali.
“Masyarakat bisa hidup mandiri. Tetapi setelah ada DOB justru masyarakat tidak hidup baik seperti sedia kala. Tentunya akan menambah migrasi dan orang Papua akan terancam dari tanahnya sendiri. Otsus sudah ditolak warga Papua,”katanya.
Pihaknya membentuk Pansus anggota DPRP dan tokoh masyarakat. Namun atas desakan masyarakat agar aspirasi ini diserahkan ke Jakarta.
“Pemerintah kabupaten Dogiyai menyediakan dana untuk penyampaian aspirasi ini. Kami akan lanjut ke jakarta untuk menyampaikan aspirasi ini. Sebab itu harapan dari warga Dogiyai Papua untuk aspirasi mereka harus disampaikan ke DPR RI,”katanya.
Wakil Ketua Satu DPRP Provinsi Papua Dr. Yunus Wonda mengatakan, mengapresiasi antusiasme warga masyarakat Dogiyai yang kompak mempersoalkan soal nasib orang Papua.
“Saya apresiasi kekompakan warga Dogiyai. Mereka tidak membicarakan soal keluarga mereka. Tetapi mereka membicarakan tentang aspirasi orang Papua, nasib anak cucu orang Papua dan masa depan generasi OAP,” katanya.
Wonda mengatakan, pemekaran wilayah akan menambah warga migran ke Tanah Papua. Orang Papua akan diangap tidak mampu sehingga mereka akan berada tetap tertinggal dan yang menguasai orang pendatang.
“Kalau kami tidak bicara hari ini maka anak cucu kami akan melarat di tanahnya sendiri. Kami tidak mau generasi Papua ke depan mengulang sejarah orang Papua tahun 1960an,” katanya.(*)
