| Oleh: Benyamin Lagowan * |
Kita tentu mengenal sosok DR. Drs. Benhur Tommy Mano, SE.,MM, Walikota Jayapura periode 2017-2022. Bagi masyarakat Kota Jayapura, beliau adalah pemimpin sekaligus kepala daerah administratif Kota Jayapura. Ia dekat dengan masyarakat karena kerap turun ke lapangan melakukan sidak dan inspeksi, tampil pasang badan saat ada bencana/konflik, hingga sering melakukan kunjungan kerja ke pelosok-pelosok kota Jayapura. Beliau juga terkenal luas bukan hanya karena kedudukannya sebagai orang nomor satu di pusat ibu kota Provinsi Papua, tetapi juga karena pernyataannya yang kerap bernuansa kontraproduktif.
Bapak Wali Kota, Benhur Tommy Mano yang familiar disapa BTM merupakan anak asli kota Port Numbay/Jayapura. BTM mula-mula memimpin kota ini sebagai walikota sejak tahun 2011, sebelumnya ia adalah kepala Distrik Abepura. Sepuluh tahun lamanya beliau telah akan memerintah dan memimpin ibu kota Provinsi Papua. Banyak dinamika yang terjadi selama dua periode kepemimpinannya. Dinamika itu tidak terlepas dari kondisi sosial-politik, hukum, HAM dan keamanan yang fluktuaktif sepanjang satu dekade pemerintahannya di tanah ini. Banyak sorotan, kritikan bahkan pujian dialamatkan kepadanya. Banyak juga catatan “hitam” maupun “putih” yang telah ditorehkan dalam kepemimpinannya. Yang jelas, semua telah dilewati. Perahu bernama Port Numbay yang dinakhodainya dalam rentang satu dekade sudah cukup tenang melewati arus, mendekati pelabuhan yang bernama “Hen Tecahi Yo Onomi T’Mar Ni Hanased”.
Catatan ini adalah sedikit dari pengamatan selama kurun waktu satu dekade pemerintahannya. Di sini tergambar apresiasi dan kritik sebagai kontribusi warga kota terhadap pemimpin yang karyanya telah dialami dan disaksikan. Kami menyadari bahwa memimpin daerah sebesar kota Jayapura memang berat dan sulit, karena akan diperhadapkan pada realita multietnisitas sehingga menuntut seorang pemimpin memiliki kepekaan tinggi, jiwa pluralis, moderat, situasional serta tentu saja akomodatif.
Wali Kota dan Ketum Persipura Asli Port Numbay Pertama
BTM adalah satu-satunya putra asli dari suku-suku asli di atas tanah Port Numbay yang dalam sejarah mereka akan tercatat sebagai orang pertama yang pernah menjadi Walikota sejak terbentuknya Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua enam dekade lalu. Sebelumnya posisi jabatan Wali kota Jayapura selalu dijabat dan dikuasai oleh orang non Port Numbay hingga tahun 2011, dimana posisi jabatan ini akhirnya berhasil direbut BTM. Dengan kehadirannya, harapan otonomisasi yang mewacanakan spirit pemberdayaan putra daerah dapat seakan terwujud. BTM memutuskan dan mengakhiri siklus marginalisasi anak asli Tabi dari hak sulung politiknya sebagai kepala daerah di negeri mereka. Terutama melalui keterpilihannya, ia mengembalikan roh, mengangkat harkat dan martabat serta jati diri orang asli Port Numbay. Dalam kondisi komposisi demografi penduduk asli Kota Jayapura yang kian terdepresi, BTM mampu meraub dan mempertahankan mayoritas kepercayaan warga masyarakat Kota Jayapura. Perolehan suara yang tinggi hingga dapat bertahan pada Pemilu periode kedua adalah indikatornya.
Selain sebagai Walikota pertama asal Port Numbay, BTM juga merupakan ketua umum Persipura Jayapura. Ia menjadi ketua umum manajemen Persipura yang berasal dari putra asli Port Numbay. Kemampuannya menakhodai manajemen Persipura dengan mempersembahkan tiga bintang bagi tim mutiara hitam dan masyarakat Papua adalah sebuah prestasi gemilang yang patut diacungi jempol. Meskipun beberapa tahun terakhir performa tim Persipura sedang dalam keadaan buruk, jasa BTM dalam mengangkat, mempromosikan dan mempersembahkan nama besar dan juara bagi Persipura di masa lalu tidak bisa diabaikan begitu saja. Walau bagaimana pun ia telah memiliki legacy yang akan dikenang oleh zaman dan generasi. Dalam sejarah sepak bola Persipura, hanya di era kepemimpinan BTM dapat merekrut pemain asal wilayah Papua-Gunung. Mulai dari Ferinando Pahabol hingga Ricky Kayame. Feri Pahabol bahkan diberikan kepercayaan sebagai kapten tim. Hal ini menunjukkan bagaimana BTM mampu mempercayai anak Papua tanpa pandang bulu. Banyak hal-hal kecil yang terjadi atau dilakukan oleh BTM, yang meskipun mungkin tak terpikirkan, memiliki nilai historis yang penting.
Meraih Piala Adipura, WTP hingga IPM Tertinggi
Kota Jayapura dibawah kepemimpinan BTM sejak tahun 2011 telah meraih 7 piala Adipura. Penghargaan itu diperoleh atas penilaian Kota Jayapura sebagai kota bersih dan hijau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kota Jayapura di era BTM juga memperoleh 8 predikat pelaporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga tahun 2021. Selain itu beliau juga berhasil membangun beberapa infrastruktur megah berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi maupun pusat. Diantaranya Jembatan Layang Yotefa-Hamadi (Ring Road), Jembatan Merah Yotefa dan juga GOR Waringin Kota Raja. Tidak sampai disitu, berdasarkan laporan pemerintah, dimasa pemerintahan BTM terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2022 meskipun masih pandemi, PAD Kota Jayapura mampu mencapai 243 milyar dan menjadi yang terbesar di Papua. Surplus dari target yang ditentukan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Jayapura juga keluar sebagai yang tertinggi di Papua, mencapai angka 80,50% yang artinya kualitas manusia Jayapura berada pada kelompok status kategori kualitas ‘sangat tinggi”. Angka ini hampir menyamai angka beberapa kota di luar Papua misalnya IPM Jakarta pada tahun 2021 yang mencapai 81.11 %. Prestasi dan capaian BTM tersebut harus diakui dan diberikan apresiasi.
Kepala Daerah Demokratis dan Pluralis
Dalam pengamatan masyarakat kota Jayapura, BTM adalah sosok kepala daerah yang tergolong dinamis dan demokratis. Mengapa? Karena dalam masa pemerintahannnsya Kota Jayapura tetap menjadi pusat berbagai aksi massa rakyat untuk isu apa saja, baik masalah internal atau eksternal. Tak terhitung berapa kali masyarakat Kota Jayapura telah menyampaikan pendapat di muka umum melalui aksi-aksi massa- demonstrasi. Dimana dari setiap aksi tersebut, meski kerap menciptakan kepanikan di kota Jayapura, kebanyakan tak dilarang langsung oleh BTM. Disitu menunjukkan bahwa BTM sebenarnya demokratis dan menghargai proses-proses penyampaian aspirasi di muka umum sepanjang tidak melanggar norma dan ketentuan. Dalam beberapa aksi demonstrasi damai yang berakhir ricuh, BTM tampil di depan untuk mendamaikan situasi dan mencari solusi bersama. Hal itu nampak pada aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada peristiwa aksi protes rasisme 2019. Sebagai pemimpin sekaligus anak adat, pemilik negeri dan tuan tanah, beliau hadir sebagai penengah, pendamai dan penyeguk di tengah-tengah tingginya tensi/ ketegangan antar suku dan etnis yang terpolarisasi akibat konflik-konflik tersebut maupun sebelumnya.
Dalam kapasitasnya sebagai walikota di kota yang relatif maju, padat dan berpenduduk heterogen, sikap dan posisi BTM yang kerapkali tampil sebagai sosok universal dan akomodatif terhadap berbagai kepentingan dan kalangan merupakan catatan positif yang patut diapreasi. Wujud penghargaan terhadap keberagaman atau pluralitas BTM dalam birokrasinya pun tercermin melalui penunjukkan Sekda yang diisi oleh orang Papua (Pegunungan) sebagai penyeimbang posisi wakilnya yang berasal dari kalangan non Papua. Berbagai pernyataan dan kebijakan yang kerap tidak memihak pada satu identitas sosial menunjukkan bahwa BTM dalam menakhodai kota pelajar ini, benar-benar tidak membeda-bedakan orang berdasarkan asal suku, agama bahkan identitas asali, rasial. Kota Jayapura adalah ibukota Provinsi Papua. Oleh karena itu, komposisi kepemimpinan dalam struktur pemerintahan mestinya mengakomodir representasi ideal pesisir-gunung sebagai dua pihak orang Papua yang telah dikotomikan sejak lama. Keberadaan Dr. Frans Pekey, M.Si sebagai sekretaris daerah (Sekda) disamping BTM-Rustan merupakan suatu komposisi yang sangat ideal. Karena dapat mengakomodasi dualisme /dikotomi Papua dalam birokrasi. Sehingga dua kelompok orang Papua tersebut dan kepentingannya dapat terekspresikan di dalam pemerintahannya. Kepiawaian BTM memilih Sekda terlepas dari unsur profesionalismenya, merupakan suatu keputusan politik inklusif yang positif dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan pemerintahan kota Jayapura sehingga mencegah munculnya sentimen tertentu. Belum ada kepemimpinan sebelumnya yang akomodatif terhadap entitas orang asli Papua secara imparsial. Dan ini merupakan sebuah komposisi ideal yang patut ditiru dikemudian hari dalam hidup berbangsa dan bernegara yang multietnik dan multikultur ini.
Kepala Daerah Yang Terbuka
Terlepas dari berbagai kepentingan yang mungkin terselinap, kelebihan Walikota Jayapura yang kerap terlihat positif lainnya adalah kedekatannya dengan para pimpinan mahasiswa, organisasi kepemudaan, cipayung dan gereja. Kedekatan tersebut biasanya terlihat lewat berbagai kegiatan kemahasiswaan dan kepemudaan yang biasanya akan dihadiri langsung atau diwakilkan. Komunikasi yang intensif dengan mahasiswa dan pemuda itu menunjukkan sisi kepribadian Walikota yang terbuka, peduli dan tidak membatasi diri dari akses kepada mahasiswa maupun sebaliknya. Beberapa kepemimpinan mahasiswa di Uncen baik di tingkat Fakultas hingga Universitas memiliki rekam kedekatan dan komunikasi yang intensip dengan BTM. Dalam sebuah kesempatan di tahun 2016, Pengurus inti BEM Uncen pernah beraudiensi secara resmi dengan BTM. Dalam pertemuan tersebut, BTM terlihat enjoyable dan bersahabat dalam kata-kata dan ekspresi. Ia tampak cukup santai dan nyambung dalam membahas kepentingan organisasi kemahasiswaan dan tentunya gagasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang disampaikan mahasiswa. Terjadi interaksi resiprokal yang edukatif di antara mereka. Pak BTM tidak menitipkan sebuah wejangan dan agenda. Dia tidak menguasai topik pembicaraan. Ia hanya menyampaikan pokok-pokok pandangannya terhadap dinamika organisasi kemahasiswaan sesuai kepentingan audiensi tersebut. BTM kerap lebih banyak mendengar daripada berbicara sebagaimana lazimnya sikap para elit politik lainnya di Papua selama ini. Dari situ menyiratkan bahwa sosoknya yang sederhana dan welcome menampilkan figur kebapaan yang sudah sarat dan kenyang akan pengalaman dan pengetahuan akan Papua yang semuanya telah terjadi dan terukir di atas tanah leluhurnya. Ia seakan mengetahui apapun yang sudah, sedang dan akan kami utarakan terkait problematika Papua. Dan itu semua tidak terlepas dari statusnya sebagai wali negeri mata hari terbit dan selaku orang tua asuh seluruh anak adat suku-suku bangsa yang berdiam di atas tanah leluhurnya.
Sentimen Gunung-Pantai
Pada pertengahan tahun 2011 konflik antar masyarakat gunung (Lanny, Yali, Nduga, Walak, Kurima, Pegunungan Bintang dan Hubula) yang mengaku diri mereka masyarakat Wamena dan Yoka meletus. Penyebabnya karena lirik lagu yang melecehkan salah satu suku. Kampung Yoka hingga rumah-rumah warga menuju Puai ludes dibakar massa yang marah. Dari peristiwa itu (dan mungkin lainnya), muncul rasa saling tidak suka antar kedua suku. Kemudian belakangan muncul juga aksi-aksi organisasi pro demokrasi, HAM dan kemerdekaan seperti KNPB, solidaritas-solidaritas, dan organisasi mahasiswa, salah satunya adalah solidaritas anti miras dan narkoba Papua (SANMP). Dimana sebelum itu muncul berbagai aksi-aksi kecil yang justeru terus melebarkan segregasi antar Papua Gunung dan Pantai. Misalnya aksi-aksi kriminal yang kerap diduga dilakukan oleh masyarakat gunung. Pada tahun 2012 Lukas Enembe dan Klemen Tinal yang merupakan dua putra Papua dari Gunung terpilih menjadi gubernur dan wakil, memutus dominasi orang Papua pesisir dalam pemerintahan provinsi Papua selama lebih dari setengah abad. Pasca itu tampak terjadi upaya dominasi (menyeimbangkan) dari masyarakat Gunung di berbagai posisi dan jabatan birokrasi Pemerintah Provinsi Papua. Ada banyak transposisi ASN, migrasi lokal masyarakat dan peningkatan populasi orang Pegunungan Tengah di Kota Jayapura. Akibatnya semakin melebarkan sentimen antar internal orang Papua. Meskipun keterpilihan Lukas Enembe dan Klemen Tinal sebagai Gubernur dan Wakil sama halnya dengan keterpilihan BTM sebagai wali Kota pertama asal Port Numbay, nampaknya itu tidak disadari. Berbagai benturan kepentingan baik dari partai, kelompok masyarakat dominan dan juga kondisi-kondisi sosial politik telah menyebabkan sentimen anti gunung-pantai cukup subur mencuat. Ini bukan karena BTM, tetapi itu adalah konsekuensi logis posisi Kota Jayapura sebagai daerah yang memiliki penduduk heterogen yang mana komposisinya lebih didominasi Non Papua. Adalah suatu hal yang wajar apabila kondisi itu terjadi dan itu sama seperti yang pernah terjadi wilayah lain di dunia.
Dalam berbagai pernyataannya yang kontraproduktif, BTM pernah melarang beberapa aksi massa misalnya saat aksi demo tutup minuman keras oleh SAMNP dan aksi tolak pemekaran oleh mahasiswa Uncen beberapa waktu lalu. Meskipun mencederai hak konstitusi masyarakat yang akan mau menyampaikan aspirasinya sebagaimana dilindungi UU, larangan dan beberapa himbauan wali Kota BTM dapat dipahami secara positif dari sudut pandang psikologi terdominasi. Pelarangan aksi-aksi unjuk rasa secara demokratis seperti itu tidak akan dapat menciptakan kedamaian abadi dan menjamin terciptanya kondusifitas masyarakat karena akan ada sebagian warga masyarakat yang memendam kekecewaan dan luka. Oleh karena itu, problematika Papua yang kian mendidih akhir-akhir ini misalnya, mengenai latar mencuatnya wacana pemekaran yang terasa telah bercampur padu dengan sentimen kesukuan: gunung-pantai merupakan ekspresi dari masih belum stabilnya emosi dan kebijaksaan semua pemimpin baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota saat ini. Di pihak pemerintah Provinsi Papua, dalam beberapa tahun belakangan muncul praktek KKN yang massif yang menonjolkan politik identitas primordial kesukuan. Sementara di Kota Jayapura muncul gerakan aspirasi pemekaran sebagai kontra politik gunungisasi di Provinsi Papua. Hasilnya, pemerintah Jakarta menggolkan pemekaran provinsi Papua menjadi 3 Daerah Otonomi Baru (DOB).
Populasi Orang Port Numbay: Minoritas
Dalam realitas demografi penduduk Kota Jayapura yang terus meningkat pesat, tetapi disisi lain mengernyitkan dahi, karena populasi orang asli Port Numbay yang telah minoritas (4% pada 2018). Naiknya BTM ke tampuk kekuasaan sebenarnya membawa harapan guna menjaga dan meningkatkan populasi Orang asli Port Numbay. BTM dengan kuasa dan kewenangannya dapat membuat kebijakan strategis berjangka untuk perlindungan dan pemberdayaan masyarakat asli melalui program-program berbasis rakyat. Jika diasumsikan jumlah penduduk Asli kota Jayapura sebanyak 15.000 jiwa, mestinya dapat dikucurkan program pelayanan kesehatan gratis terutama untuk pencegahan infertilitas, pemenuhan gizi, pemenuhan layanan antenatal yang intensip serta pembentukan lembaga atau yayasan khusus yang menjadi pusat proteksi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini barangkali sudah ada atau tidak, penulis belum memiliki informasi. Urgensi lembaga seperti ini penting bersinergi dengan lembaga adat yang ada. Dengan demikian, semua data dan informasi mengenai orang Port Numbay dapat tersaji. Penduduknya terdata. Alhasil semua program pembangunan masyarakat asli di Kota Jayapura tidak bias sasaran.
Meningkatnya Penjualan Minuman Keras
Sorotan yang tak pernah berhenti adalah merebak luasnya penjualan minuman keras di kota Jayapura. Sejak tahun 2015, populasi toko minuman keras makin meningkat tajam. Itu dapat dilihat di setiap jalan-jalan di Kota Jayapura. Dalam istilah ekonomi, ketersediaan barang dan jasa yang tinggi disebabkan karena tingkat permintaan/pembelian yang juga tinggi. Apakah karena itu atau karena ada hal lain. Itu pertanyaan yang perlu dijawab oleh kita semua. Bahkan di beberapa tahun terakhir, penjualan minuman keras makin menggila. Ada metode jual dipinggir jalan sambil berteriak: “ada-ada!”. Semua orang Papua yang kebetulan lewat, disambut dengan teriakan itu. Ini terlihat sangat tidak etis dan konyol. Asal kendaraan yang lewat berjalan pelan, langsung diteriaki dan ditawari. Hal ini tentu tidak baik efeknya bagi generasi muda. Sebab dengan adanya metode seperti itu, anak-anak atau siapapun yang melintas terutama mereka yang tidak biasa mengonsumsi miras akan terganggu bahkan terpapar untuk membeli karena sudah tahu tempat. Generasi muda jadi sasaran, kapan saja bisa leluasa membeli.
Sebagai penutup dari catatan ini, dalam sebuah reklame yang pernah dikeluarkan oleh otoritas Kota Jayapura pernah bertuliskan “pemabuk tidak akan mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah” 1 Korintus 6:10. Tapi ada hal lain yang mungkin dilupakan jadi tidak sehati yaitu, tidak membatasi bahkan melarang penjualan miras, sehingga semua orang yang hidup di Kota Jayapura bisa masuk surga. Sebab menjadi satu hati membangun kota Jayapura untuk kemuliaan Tuhan mestinya diawali dengan satu hati, satu tindakan bersama melawan sumber-sumber dosa, salah satunya minuman keras yang menjadi jalan menghancurkan kemuliaan Tuhan dan justeru menjadi penyebab tidak masuk Sorga. Sebab akan terasa ganjal bila terus membiarkan minuman keras yang menjadi penyebab tidak masuk surga menjamur, namun terus-terusan mengharapkan orang agar satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Saya kira itu keliru. Terima kasih BTM-Terima kasih Port Numbay.*
