Jayapura, nirmeke.com – Koalisi Kemanusiaan untuk Papua mengecam serangan ke kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua di Jayapura dan mendesak aparat berwenang untuk segera mengusut tuntas dugaan serangan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah serangan serupa terjadi lagi.
Hal tersebut dijelaskan oleh Direktur Amenesty Internasioal RI Usman Hamid lewat pers rilisnya kepada nirmeke.com. kamis, (12/5). Dia mengatakan bahwa Pada Senin, 9 Mei 2022 dini hari waktu Indonesia Timur, sebuah motor terbakar dalam garasi mobil kantor LBH Papua di Jayapura. Dari hasil pemeriksaan di sekitar tempat kejadian, staf LBH Papua menemukan sumbu yang berbau minyak tanah. Mereka juga menemukan sebuah plastik berisi sisa bensin. Selain itu, staf LBH Papua mendapatkan keterangan dari dua orang warga yang sempat melintas di depan kantor LBH Papua sebelum terjadinya kebakaran. Mereka mengatakan sempat melihat seseorang yang memakai sweater hitam, topi dan masker lari keluar dari lingkungan kantor LBH Papua dan langsung meninggalkan lokasi dengan motor.
“Kejadian ini merupakan serangan terbaru dari banyak sekali kasus penyerangan terhadap para pembela HAM, baik di Papua maupun di daerah-daerah lain di Indonesia. Melihat pola kejadian-kejadian tersebut, serangan ini patut diduga terkait dengan upaya LBH Papua dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM dan mendampingi korban-korban pelanggaran HAM, mulai dari mahasiswa, buruh, masyarakat adat hingga aktivis,” katanya.
Sebelumnya, lanjut Usman, pada November 2021, rumah orangtua pengacara HAM Veronica Koman, yang aktif menyuarakan pelanggaran HAM di Papua, diserang oleh dua orang tidak dikenal yang melempar paket dengan bahan peledak ke dalam garasi. Sementara pada September 2021, kantor LBH Yogyakarta dilempari bom molotov pada dini hari. Sampai hari ini, belum ada yang dinyatakan sebagai tersangka dalam dua kasus tersebut.
“Serangan terhadap para pembela HAM Papua juga merupakan teror terhadap demokrasi. Sehingga pemerintah tidak boleh memandang remeh persoalan tersebut, apalagi pemerintah berhutang janji untuk segera menyelesaikan permasalahan Papua, termasuk permasalahan pelanggaran HAM,” katanya.
Jika terus-menerus dibiarkan, kata Usman upaya intimidasi seperti ini akan menciptakan kondisi di mana pembela HAM akan selalu dirundung oleh ketakutan dalam menjalankan advokasi mereka dan mengakibatkan timbulnya rasa tidak aman bagi orang Papua. Belum lagi, negara akan dipandang tidak serius dalam menyelesaikan masalah Papua.
“Karena itu kami Koalisi Kemanusiaan untuk Papua mendesak, Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera mengusut tuntas dugaan serangan ke kantor LBH Papua dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera membawa terduga pelaku ke proses peradilan yang adil dan terbuka juga Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah serangan serupa terhadap pembela HAM,” katanya.
Perlu di ketahui bahwa Koalisi Kemanusiaan Papua adalah kemitraan sukarela yang pertama kali bekerja sama dalam kasus pembunuhan Yeremia Zanambani di bulan September 2020. Koalisi ini terdiri dari sejumlah organisasi dan individu, yaitu Amnesty International Indonesia, Biro Papua PGI, Imparsial, ELSAM Jakarta, Kontras, Federasi KontraS, Aliansi Demokrasi untuk Papua, KPKC GKI-TP, KPKC GKIP, SKPKC Keuskupan Jayapura, Public Virtue Research Institute, PBHI, dan peneliti Cahyo Pamungkas. (*)
