Jayapura, nirmeke.com – Pengelolah objek wisata di pasir putih kecam tindakan oknum aparat TNI Kodim yang bertugas di Jayawijaya seenaknya tidak membayar sesuai tarif yang di tetapkan oleh pengelolah. Kejadian ini terjadi pada, Senin (28/3/2022) lalu.
Kristian Siep, pengelolah objek wisata pasir putih, ketika dihubungi wartawan suarapapua.com menjelaskan kejadian yang tejadi pada Senin 28 Maret 2022 di lokasi wisata pasir putih dimana oknum anggota Kodim yang naik dengan rombongan ketika pulang bayar tidak sesuai tarif.
“Anggota TNI datang ke pos kami tidak bayar sesuai dengan tarif yang kami buat di wisata Pasir Putih, mereka seakan tidak menghargai keberadaan kami, padahal kami ini yang mengelolah tempat wisata tersebut,” tegasnya.
Ia menjelaskan kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi di objek wisata pasir putih, dan ini dilakukan oleh oknum tentara dan polisi yang bertugas di Wamena masuk dan keluar tempat wisata sesuka hati tanpa membayar tarif.
“Ini yang ke 10 kali terjadi, selalu ada kunjungan dari aparat TNI dan Polri selalu mereka tidak bayar, kadang adik-adik kami yang jaga mereka pukul dan sita handphone dan alat tajam mereka tanpa sebab yang jelas, padahal mereka ditugaskan untuk jaga objek wisata,” tegasnya.
Ia menegaskan aparat TNI dan Polri seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat yang secara mandiri mengelolah objek wisata mereka demi mendapatkan penghasilan dari objek wisata.
“Siapapun dia, pemerintah, aparat keamanan maupun wisatawan harus menghormati pemilik objek wisata. Tidak ada yang gratis, Dandim dan Kapolres segera tegur dan berikan nasehat ke anggotanya,” tegasnya.
Sebelumnya mantan Kapolres Jayawijaya AKBP Dominggus Rumaropen, bersama anggotanya juga pernah datang ke pasir putih namun ketika pulang dan diminta bayar tarif Kapolres mengarahkan anggotanya untuk memukul pengelola, dan tindakan tidak terpuji ini diharapkan kedepan tidak terulang lagi.
“Bila terulang kami akan lapor pihak Dinas Pariwisata untuk ditindaklanjuti sesuai aturan hukum untuk di proses agar kedepan ada efek jerah bagi anggota TNI maupun Polri ini,” tegasnya.
Sementara itu, Naftali F. Rumbiak, Kabid Destinasi dan Pemasaran pariwisata, Disbudpar Jayawijaya, menyayangkan tindakan aparat TNI maupun Polri di objek wisata milik masyarakat
“Seharusnya kita baik aparat TNI/Polri ataupun masyarakat sewajarnya menghargai jasa usaha pariwisata yang di kelola oleh masyarakat kita. Karena pendapatan mereka adalah dengan mengelola obyek wisata. Dukungan kehadiran kita seharusnya memberikan kontribusi yang positif, bukan mematikan usaha mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan tidak ada usaha yang tidak mengeluarkan biaya, tenaga dan waktu. Jadi mari hargai orang yang mau bekerja menyediakan tempat wisata sebagau sumber penghasilan mereka. (*)
Reporter: Aguz Pabika
