Jayapura, nirmeke.com – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib menyatakan elit politik Orang Asli Papua turut bertanggung jawab atas rencana Jakarta memaksakan pemekaran Provinsi Papua.
Hal itu dinyatakan Timotius Murib di Kota Jayapura, Selasa (15/3/2022), menanggapi usulan dan desakan para elit politik Papua (bupati) yang terus mengatasnamakan rakyat Papua minta pemekaran di Jakarta akhir-akhir ini.
“Hal itu harus dicatat oleh pemerintah pusat dan para elit di Papua. Pemekaran yang didesak itu kesalahannya ada di para elit politik Orang Asli Papua. Kalau orang Jakarta itu pihak kedua [saja]. Menurut pandangan MRP, itu [kesalahan] para elit politik, para Bupati,” kata Murib.
Murib menyatakan MRP sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) tetap bersikap bahwa rencana pemekaran Provinsi Papua harus ditunda.
Murib menyesalkan para elit politik di Papua yang terus datang ke Jakarta untuk meminta Provinsi Papua dimekarkan, karena mereka juga paham kalau Provinsi Papua belum layak dimekarkan.
“Pemekaran itu kunci-kuncinya seperti apa terhadap orang Papua, itu sebenarnya [mereka] pernah tahu. Tapi mereka paksa untuk minta pemekaran. MRP minta agar DOB ditunda, bukan dibatalkan, tapi ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan,” kata Murib.
Murib menyatakan pihaknya memiliki sejumlah alasan untuk terus meminta pemerintah pusat menunda rencana pemekaran Provinsi Papua.
“Penundaan itu maksudnya kita benahi dulu semua regulasi Otonomi Khusus yang ada. Kemudian [membenani] regulasi lain yang berbenturan dengan [kewenangan] Otonomi Khusus. Itu yang harus diperbaiki, dan semua pihak harus terlibat. Kalau sudah bagus, baru bicara pemekaran di kemudian hari, setelah kelayakan DOB dilakukan,” kata Murib.
Murib juga menanggapi pernyataan Forum Kepala Daerah Wilayah Tabi, yang meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Mamberamo Raya.
Ia mengajak para bupati wilayah itu bersama-sama mengevaluasi mengapa pembentukan kabupaten hasil pemekaran terdahulu tidak membawa kesejahteraan bagi OAP.
“Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bupati ini adalah aspirasi terdahulu [yang sempat] disampaikan masyarakat pro pemekaran. Sebagai bupati, dia harus tahu bahwa di kabupaten pemekaran yang [sudah] ada saja tidak memberikan manfaat yang baik kepada OAP. Kita bicara dulu regulasi Undang-undang Pemerintahan Daerah, baru kita bicara baik-baik [tentang] pemekaran,” kata Murib.
Murib menegaskan permintaan MRP kepada pemerintah pusat untuk menunda rencana pemekaran Provinsi Papua justru sejalan dengan moratorium pemekaran wilayah yang diberlakukan Presiden Joko Widodo di seluruh Indonesia.
Jika ingin konsisten dengan kebijakan itu, demikian menurut Murib, seharusnya pemerintah pusat tidak memaksakan pemekaran Provinsi Papua. (*)
