RHP: Dewan Pers Harus Pertegas Media Abal Abal di Papua 

Jayapura, nirmeke.com – Peringati Hari pers nasional bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak SH M, Si mengharapkan agar dewan pers dapat lebih tegas terhadap media abal-abal yang selama ini mengganggu kinerja pemerintah dengan menyerang individu pejabat tanpa mengutamakan Kode Etik Jurnalistik di Papua

Bupati Maberamo Tengah mengatakan selama ini peran pers sudah sangat membantu proses penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan namun ada saja beberapa media yang tanpa mengutamakan kode etik jurnalis menyerang para pejabat dan kepala daerah hal ini perlu di pertegas oleh Dewan Pers.

“Lewat hari Pers ini kami harapkan Dewan Pers dapat mempertegas media media abal – abal yang sering menyerang individu orang dan tanpa mengutamakan kode etik Jurnalistik,” Katanya Kepada nirmeke.com, Rabu, (10/2/2021).

Ia pun memberikan apresiasi kepada pers yang mengontrol pembangunan di Papua dan khusunya di Mamberamo tenga yang di pimpinnya selama ini. Menurutnya Edukasi dan informasi terus mendidik masyarakat Papua lewat peran Pers di Papua.

“Terimakasih Pers sudah banyak memberikan dukungan dalam mengontrol dan memberikan informasi seputar pembangunan di Papua dan khususnya Kabupaten Mamberamo Tengah,” katanya.

Lebih lanjut ia juga meminta kepada seluruh media nasional dan lokal untuk dapat benar -benar melihat masalah Papua dengan mengutamakan keberimbangan berita terkati persolan di Papua sehingga bisa memberikan edukasi yang baik bagi pembaca berita di Papua. 

“Dengan hari pers kami harapkan persen bisa lebih berimbang dalam menyampaikan berita di media dan terus mengedukasi masyarakat Papua, selamat hari pers se Indonesia,” Katanya, 

Sebagai ketua 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua ia mengatakan pihaknya tidak anti terhadap kritik dari media dalam memberikan kritikan kepada pemerintah namun harus memiliki data yang baik dan kritikan yang membangun. 

“Kami tidak anti kritik siapapun mau kritik silakan sebagai fungsi kontrol dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah tetapi harus mengkritik dengan kritikan yang membangun dan memberikan solusi bukan menjatuhkan hingga menyebar hoax hal ini tidak perlu dilakukan ketimbang sama-sama mengontrol pembangunan demi kehidupan masyarakat yang lebih baik,” katanya. (*)

Reporter : 

Editor : Aguz Pabika

Tinggalkan Balasan