Karubaga, nirmeke.com – Para pimpinan Parlemen kabupaten Tolikara menyatakan tolak vaksinasi Covid-19 masuk di Tolikara. Ketegasan tolak vaksin Covid-19 itu disampaikan secara resmi oleh Ketua DPRD Tolikara, Sonny Wanimbo, dalam memimpin sidang pembukaan Paripurna III DPRD Tolikara tentang APBD Induk Tolikara tahun 2021.
“Barang itukan bahan kimia yang mau masukan dalam tubuh manusia. Dan sedangkan negara-negara maju inikan belum ada ketemu menemukan vaksin virus Corona ini. Indonesia ini ketemu-ketemu vaksin inikan belum teruji baik. Hanya secara Nasional Sudah tetapi itu hanya, penyebarannya didalam negeri saja, tetapi secara ilmuan inikan belum jelas, sampai sekarang pun belum jelas. Di Dunia manapun (secara Internasional) vaksin ini belum ketemu,” kata Wanimbo.
Kata Wanimbo, sikap tersebut diambil demi melindungi masyarakat Tolikara, dimana kita ketahui bersama vaksinasi tersebut belum teruji secara baik dan juga vaksin tersebut terbuat dari bahan kimia yang dapat merusak kekebalan masyarakat di Tolikara.
“Saya tidak ijikan vaksin yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat itu masuk di Tolikara untuk vaksinasi rakyat. Saya mau vaksin tersebut benar-benar teruji secara internasional dan di akui oleh seluruh dunia untuk paten digunakan,” tegasnya.
Kata Ketua Wanimbo, di Indonesia, DPRD Tolikara pertama yang menolak vaksinasi covid-19. Negara-negara maju saja belum ada vaksin ditemukan, kami di Indonesia negara berkembang, sehingga . Di Indonesia Pak presiden dia vaksin pertama itu apakbelum bisa pastikan vaksinasi tersebut bisa menyembuhkan Covid- 19.”
Vaksinasi pertama dilakukan kepada Jokowi benar vaksinnya atau bukan? kami tidak bisa pastikan, jangan sampai rakyat yang beli dengan uang sendiri tapi pejabat tidak memakai sehingga dengan tegas kami tolak,” ujarnya.
Sitiarni warga masyarakat Tolikara sambut baik dan sangat setuju dengan pernyataan penolakan vaksin Covid 19 yang dilakukan vaksinasi oleh Pemerintah Pusat Indonesia.
“Harga saja tingkat-tingkat (berbeda) dan vaksin saja kita baca di Berita banyak yang masuk rumah sakit itu. Vaksin berbahaya jadi kami warga Tolikara tolak dan sangat mendukung pernyataan ketua. Kami sampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Tolikara,” katanya.
Sitiarni menjelaskan, harga vaksin dijual dengan tingkat-tingkat harganya, sebanyak ada 5 tingkatan harga maka ia menilai ada unsur bisnis didalamnya.
Senada juga disampaikan Yuan Wamafma, bahwa sangat mendukung pernyataan ketua DPRD Tolikara. Ia menolak vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah karena minimnya informasi dan dampak efek sampingnya.
“Saya secara pribadi dan keluarga sangat mendukung pernyataan sudara ketua DPRD Tolikara. Karena begini, pemerintah pusat dan daerah jangan terlalu buruh-buruh melakukan vaksin. Karena kami belum tahu tentang vaksin ini dan vaksin ini masyarakat belum tahu banyak. Sosialiasikan dulu supaya masyarakat paham. Hal ini, produk ini, di peruntukan untuk siapa, kemudian setelah vaksin apakah kita akan sehat betul atau tidak? Informasi tentang vaksin ini kurang disosialisasikan maka hal ini yang kami sepakat dengan saudara ketua DPRD Tolikara,” katanya.
Ia juga sempat mendapat surat persetujuan untuk vaksinasi keluarga yang sekolah di Kota Jayapura oleh Pemerintah untuk dilakukan vaksinasi kepada anaknya.
“Vaksinasi oleh Pemerintah kota Jayapura tidak boleh terlalu buruh-buruh. Pemerintah harus memberikan sosialiasi apa dampak positif dan negatif, apa jaminan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan jika sakit, apa jaminan asuransinya jika sakit dan meninggal? Saya kemarin dapat surat persetujuan vaksin dari Pemerintah kota Jayapura,” katanya. (*)
Reporter: Diskominfo Tolikara
Editor : Aguz Pabika
