Adil Untuk PerubahanAdil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
  • Tanah Papua
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
  • Jendela Papua
    • Kuliner
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Kerjasama
    • Kabupaten Lanny Jaya
Tulis judul berita...
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved. Develop By Loteng Kreatif.
Reading: Ketua DPRD Tolikara Dukung Keputusan Presiden Jokowi Terkait Sekda Papua
Share
Notification
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
  • Headline
  • Tanah Papua
  • Kesehatan
  • Ekonomi & Bisnis
  • Pendidikan
  • Artikel
  • Cerpen Papua
  • Pariwisata
  • Editorial
Tulis judul berita...
  • Tanah Papua
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
  • Jendela Papua
    • Kuliner
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Kerjasama
    • Kabupaten Lanny Jaya
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved.
Adil Untuk Perubahan > Ketua DPRD Tolikara Dukung Keputusan Presiden Jokowi Terkait Sekda Papua

Ketua DPRD Tolikara Dukung Keputusan Presiden Jokowi Terkait Sekda Papua

admin
Last updated: November 4, 2020 09:25
By
admin
Byadmin
Follow:
5 years ago
Share
4 Min Read
SHARE

Jayapura, nirmeke.com – Pasca penetapan sekretaris daerah Provinsi Papua oleh Presiden Republik Indonesia  yang mengesahkan Dance Yulian Flassy, mendapat penolakan dari segelintir orang, yang juga adalah politisi daerah yang mengatasnamakan masyarakat Papua yang menolak pengesahan ini.

Iklan Nirmeke

Meski demikian, ketua DPRD Tolikara Sony Wanimbo mendukung keputusan presiden tentang pengangkatan Sekda provinsi Papua, dan melihat aksi penolakan tersebut didasari pada alasan adanya kepentingan politik yang melatarinya, serta ketidaktaatan presiden terhadap regulasi tentang pengangkatan Sekretaris Daerah.

Hal tersebut disampaikan Sony Wanimbo ketua DPRD Tolikara melalui pers releasen. Selasa, (13/11/2020).

Sehingga bagi dirinya, aksi penolakan ini sangat besar dilatari oleh kepentingan politik yang memandang jabatan Sekda Provinsi Papua sebagai jabatan Aparatur Sipil Negara yang penting, atau bahkan jabatan yang akan memberikan manfaat besar.

“Para penolak ini yang mengatasnamakan diri sebagai aksi penolakan oleh seluruh masyarakat Papua, padahal mereka hanyalah segelintir orang, yang juga adalah politisi daerah,” ujarnya.

Namun kritikan Sony paling besar ditujukan pada ketidakpahaman para penolak tentang regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan daerah atau UU tentang Aparatur Sipil Negara.

“Bahwa telah tertulis jelas dalam UUD 1945 hasil amandemen kita itu menerapkan sistem negara kesatuan yang desentralisasi, yang maknannya adalah Pemda itu memiliki keotonomian tersendiri atas pemerintah pusat, termasuk dalam pengangkatan ASN di lingkup Pemda,” ujarnya.

Wanimbo menjelaskan, Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat Provinsi, memiliki kewenangan penuh dalam pengangkatan pejabat birokrasi di lingkungan Pemprov Papua. Bahkan, wewenang atribusi itu tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Namun memang dalam pengangkatan pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, pasca diumumkannya hasil seleksi oleh panitia seleksi.

Namun hasil seleksi itu tidak final, sebab bagi Sony, jika berkaca pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, begitu ada hasil tiga nama dari Pansel kemudian memberikan kebebasan kepada PPK dalam hal ini Gubernur untuk memilih antara tiga calon yang dapat dilakukan dengan adanya pertimbangan yang subjektif.

“PPK atau kepala daerah harus ada chemestry atau kecocokan antara kepala daerah dengan pejabat. Apalagi jabatan sekda itu tangan kiri kepala daerah yang akan menerjemahkan visi misi politik ke bahasa anggaran, makanya ini menjadi sangat penting,” ujarnya.

Sementara pengesahan oleh presiden itu kata Wanimbo, melalui koordinasi PPK atau kepala daerah dengan Mendagri yang sifatnya adalah konsultasi atau memberikan laporan yang berisi pertimbangan-pertimbangan objektif maupun subjektif. 3 calon yang lulus hasil seleksi adalah 3 pilihan bagi gubernur untuk memilih salah satunya, tidak diwajibkan untuk memilih yang nilainya paling tinggi.

Kritikan Sony Wanimbo ini sebagai bentuk responnya agar masyarakat jangan mudah terpecah belah oleh isu dan dinamika politik yang tidak memahami secara baik regulasi UU ASN.

Iklan Otomatis

“Kepada para penolak untuk lebih memahami lagi regulasi, jangan mengacaukan kinerja pemerintah dengan pembentukan opini publik yang menyesatkan. Apalagi Pemerintah Provinsi Papua sedang dalam masa krisis seperti ini harus segera membutuhkan kelengkapan aparatur agar tidak terganggu kinerja pemerintah. Oleh karena itu segala kepentingan politik yang tidak perlu dan tidak relevan harusnya diabaikan dulu saat ini demi kepentingan bersama,” ujarnya.

Sebelumnya, mereka yang mengatasnamakan tokoh Intelektual, tokoh adat dan tokoh masyarakat Provinsi Papua menolak hasil pengangkatan calon Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy yang ditetapkan dalam keputusan Presiden (Kepres) Nomor 314 / Adm, TPA / 09/2020. Perihal mengecek Kepres Nomor 159 / TPA Tahun 2020. tentang pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Provinsi Papua.

Ketua Koordinator Tokoh Intelektual dan Tokoh masyarakat Provinsi Papua, Deerd Tabuni mengatakan pihaknya menyampaikan tanggapan terhadap Sekda yang diduga ditunjuk oleh oknum-oknum tertentu melalui Presiden.(*)

 

Related

Gabung Channel Whatsapp

Dapatkan berita terbaru dari Nirmeke.com di Whatsapp kamu
Klik disini untuk bergabung
Dengan anda klik untuk gabung ke channel kami , Anda menyetujui Persyaratan Penggunaan kami dan mengakui praktik data dalam Kebijakan Privasi kami. Anda dapat berhenti mengikuti kapan saja.
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
Previous Article Mahasiswa Dogiyai Minta Dana Studi Akhir Dibagikan Langsung, Tidak Ditransfer
Next Article DPRD Tolikara Definitif Resmi Dilantik
Leave a Comment Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iklan dari Nirmeke.com
Ad image

Berita Hangat

Warga Peleima Tolak Kehadiran TNI Non-Organik di Distrik Ibele dan Taelarek
Tanah Papua
6 hours ago
Trauma dan Ketakutan: Warga Ibele Desak TNI Angkat Kaki
Polhukam Siaran Pers Tanah Papua
6 hours ago
TPNPB Kodap XXVII Sinak Bantah Klaim TNI: Empat Pemuda yang Disebut Menyerah adalah Pelajar SMP
Polhukam Siaran Pers Tanah Papua
6 hours ago
80 Anggota Polisi Baliem Selesaikan Pembinaan Fisik dan Karakter, Siap Diterjunkan ke Lapangan
Tanah Papua
15 hours ago

Lihat Topik Berita Lain Dari Nirmeke

- Advertisement -
- Advertisement -
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved. Develop By Loteng Kreatif.
  • Tentang kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Iklan
  • Jasa Buat Website
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?