Kepala Suku dan Masyarakat Tolak Pembangunan Makorem Di Kimbim Jayawijaya

Wamena, nirmeke.com – Masyarakat adat dari empat distrik Kimbim, Wame, Silo Karno Doga, dan Muliama kabupaten Jayawijaya menolak tegas kehadiran Makorem yang diinisiasi sepihak oleh Aleks Doga bersama TNI.

Masyarakat menilai Aleks Doga mengatanamakan masyarakat adat guna melegalkan pembangunan Makorem di tanah Usama Wulu Doga Kimbim, kabupaten Jayawijaya sehingga masyarakat tidak terima melakukan protes serta meminta audiens dengan pihak terkait TNI.

Mulik Doga, kepala suku tanah Usama Wulu Dogaka, mengatakan dari dulu dirinya bersama masyarakat menolak lahan mereka digunakan untuk pembangunan Kodim kepada Aleks Doga dan Khoba, hingga masalah ini diselesaikan di Koramil Kimbim dan kami tegas pada pendirian tolak pembangunan Korem apalagi Korem saat ini,” tuturnya.

Dirinya menegaskan terkait penolakan ia bersama masyarakat sudah membuat surat kepada Bupati, DPRD, Kapolres dan Dandim, Batalion serta beberapa denominasi gereja bersepakt menolak pembangunan Korem di tanah adat.

“Saya tidak mau barang ini (Makorem), disaya punya rumah disini tidak ada masalah, jadi jangan bawah datang barang itu kesini hanya di kota saja jangan di kampung saya,” tegasnya.

Tanah adalah mama kami, sehingga dengan tawaran apapun dirinya dan masyarakat tidak akan menjual mama kami (tanah), dan dengan tegas tolak pembangunan Makorem di wilayah Omarekma.

Pada Jumat siang pukul 13.00 tanggal 8 Oktober 2020, masyarakat dan kepala suku berkumpul di tempat lokasi pembangunan Makorem, dimana rombongan TNI Kodim 1702 Jayawijaya dengan persenjataan lengkap datang ke lokasi tanah keramat Wulupaga, milik masyarakat adat yang di permasalahkan.

Dilokasi masyarakat, dan pemuda sempat beradu mulut, dengan pihak pengukur Tanah dari TNI Kodim 1702, karena kepala suku dan masyarakat adat tidak pernah melepaskan tanah mereka kepada TNI guna membangun Makorem sehingga masyarakat minta audiens dengan pihak TNI di Koramil distrik Asologaima.

Audiensi akan di lakukan pada hari Senin 12 October 2020 di distrik Kimbim. Masyarakat juga meminta solidaritas dari semua orang asli Papua karena bicara nasib orang Papua kedepan. (*)

Laporan warga

Tinggalkan Balasan