Gereja dan Mahasiswa Tolak Rencana Pembangunan Korem di Jayawijaya

Jayapura, nirmeke.com – Tim Solidaritas Peduli Hak Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua (SIKAP –TP) menolak tegas rencana pembangunan Komando Daerah Militer (KODAM) dan Komando Rayom Militer (KOREM) di distrik Asologaima dan distrik Silo Karno Doga kabupaten Jayawijaya yang terus di dorong oleh pihak Alex Doga, Hobo Holago yang didukung institusi militer TNI.

Stevanus Doga, perwakilan masyarakat adat Omarikmo, distrik Silo Karno Doga dan distrik Asologaima mengatakan, pihaknya telah melakukan penolakan rencana pembangunan Korem dan Kodam di daerahnya, baik dari masyarakat pemilik hak wilayat maupun  mahasiswa.

Namun demikian, rencana pembangunan itu terus dipaksakan oleh oknum-oknum yang ingin merusak tanah adat masyarakat setempat.

“Pembangunan Kodam dan Korem ini tidak membawa keuntungan bagi masyarakat setempat, dan tidak ada manfaat untuk kelangsungan hidup masyarakat adat di sana. Kami bersama tim sudah menolak tegas rencana pembangunan tersebut,” jelas Doga, Selasa (22/9/2020).

Ia menambahkan penolakan ini sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat yang ada di Jayawijaya, Jayapura hingga Jakarta.

“Kami masih pada pendirian dan komitmen kami untuk menolak segala bentuk pembangunan yang merusak tatanan masyarakat adat di tanah adat oleh instansi militer TNI.”

“Alasan penolakan ini karena kehadiran Korem maupun Kodim tidak membawa dampak posotif bagi masyarakat adat di sana, karena tanah bagi orang Huwula adalah mama bagi kehidupan kami. Tanpa uang kami bisa hidup, tapi tanpa tanah kami tidak bisa hidup,” tegasnya.

Nonton juga Video: Gereja dan Mahasiswa Tolak Rencana Pembangunan Korem di Jayawijaya

Pater Edi Doga perwakilan gereja mengatakan lima pimpinan gereja tertinggi di tanah Papua, Katolik, GKI, Baptis, GIDI dan Kingmi telah sepakat menolak pembangunan markas militer di lahan masyarakat pribumi di seluruh tanah Papua.

“Dalam bentuk apapun yang membahayakan umat atau jemaat, gereja harus bersuara untuk keselamatan umat pribumi di tanah Papua, sehingga lima pimpinan gereja di Papua menolak hal tersebut dalam bentuk apapun,” tuturnya.

Apa yang terjadi belakangan ini bahwa akan di bangun Korem, maka gereja telah berkomitmen menolak rencana pembangunan tersebut, karena keselamatan umat, dan mempertahankan nasib umat ada di tangan gereja.

Dengan demikian, gereja tegas menolak rencana pembangunan Korem maupun Kodam di Kabupaten Jayawijaya dan gereja harus bersuara.

Perwakilan Akademisi Uncen, Andius Elokpere menambahkan rencana pembangunan Korem harus di tinjau kembali ke lapangan, karena tujuan dari pada pembangunan Korem adalah menjaga rakyat namun kondisi dan situasi di sana [Wamena] aman, maka tidak semestinya dibangun Korem.

“Kehadiran Korem ataupun Kodam di Jayawijaya akan menganggu pisikologis masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk, terutama dalam melakukan aktifitas akan terganggu. Akan dibatasi, sehingga saya meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengkaji kembali rencana pembangunan itu, dan secara pribadi saya katakan tidak layak dan tolak,” tuturnya.

Yoni Walela, Kordinator Umum Tim Solidaritas Peduli Hak Masyarakt Adat Pegunungan Tengah Papua (SIKAP –TP) dalam pernyataan sikapnya menegaskan menolak rencana pembangunan Korem di distrik Silo Karno Doga Kabupaten Jayawijaya.

Ia juga mengatakan, pihaknya menolak pemaksaan kehendak kepada orang tua di sana oleh  TNI  untuk membangun Korem di wilayah distrik Silo Karno Doga dan Asologaima.

“Menolak segala tawaran pembangunan apapun yang merusak lingkungan alam di wilayah distrik Silo Karno Doga, Asologaima dan seluruh Kabupaten Jayawijaya. Serta menolak legitimasi pemerintah untuk pembangunan Korem di wilayah distrik Silo Karno Doga dan Asologaima tanpa persetujuan masyarakat adat secara utuh,” ujar Walela.

Ia juga menegaskan apabila rencana pembangunan Korem tersebut terus di paksakan dan terjadi di wilayah distrik Silo Karno Doga dan Asologaima, maka pihaknya akan melakukan perlawanan fisik bersama dengan orang-orang tua.

“Maka pihak pemerintah yang melegitimasi program dan pihak TNI yang memaksakan kehendak orang tua kami yang akan mempertanggungjawabkan segala akibatnya.” (*)

Sumber: Suara Papua

 

Tinggalkan Balasan