Tentang polemik Otsus, semua pihak harus berpedoman pada landasan hukum internasional yang telah mewajibkan Indonesia untuk memenuhi hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua. Sebab, itulah mandat atau “kewajiban suci” (sacret trush) Indonesia hingga hak penentuan nasib sendiri di West Papua terpenuhi sesuai Pasal 3 piagam PBB.
Sesuai mandat kepercayaan suci Indonesia baik secara moral maupun hukum Internasional wajib untuk memastikan wilayah jajahan menentukan nasib sendiri atau merdeka sebagai sebuah negara. Kewajiban itu bukan bersifat statis (final) tetapi dinamis (berkembang). Misalnya, Prancis di New Kaledonia (Kanaky), dimana referendum ketiga kali digelar hingga rakyat Kanaky dapat menentukan nasibnya sendiri.
Selama referendum untuk kemerdekaan tidak dilakukan di West Papua, maka “Otonomi atau bentuk lain dari pemerintahan sendiri (dalam penjajah) adalah penyangkalan penentuan nasib sendiri seperti yang dinyatakan dalam Piagam PBB”, ini kutipan pernyataan Muhammad Zafrulla Khan, Presiden Pengadilan Hukum Internasional dalam Opini Namibia 1971.
Selain mengutip pernyataan diatas, Melinda Janki, Ahli dan Pengacara Hukum Internasional dalam Jurnal Hukum Internasional berjudul “West Papua dan Hak Penentuan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional” berargumen bahwa “upaya Indonesia untuk membentuk Otonomi Khusus untuk West Papua dalam kerangka Negara Indonesia adalah penolakan terhadap West Papua untuk menentukan nasib sendiri”.
Melinda melanjutkan bahwa kepercayaan suci terus berlaku sampai West Papua secara sah melaksanakan penentuan nasib sendiri. Prinsip ini mengikuti bahkan jika negara lain mengakui kontrol de facto Indonesia atas West Papua, pengakuan itu tidak membuat West Papua bagian sah dari wilayah Indonesia, karena negara yang mengakui ini akan bertindak berlawanan dengan persyaratan hukum kepercayaan suci ini.
Selain mewajibkan Indonesia untuk memenuhi hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua, Indonesia juga diberi kepercayaan untuk mempersiapkan (membangun) West Papua sesuai perintah Pasal 73 Piagam PBB untuk persiapkan bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri. Selama 25 tahun sejak 1963-1988, 30 juta Dollar AS dikucurkan melalui Asia Development Bank kepada UNDP.
Ini memang konspirasi yakni transaksi ekonomi politik AS dan Indonesia demi Freeport. Tetapi, penyerahan administrasi dari Belanda ke Indonesia melalui UNTEA adalah selaku “kepercayaan suci” untuk membangun dan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri sesuai semangat dekolonisasi PBB dan piagam PBB.
Melinda Janki menyatakan Pepera 1969 melanggar prosedur hukum internasional. Itu adalah aneksasi tidak sah (illegal) yang tidak dapat disahkan oleh komunitas internasional karena itu merupakan pelanggaran kepercayaan suci di bawah piagam PBB. Karena itu, West Papua tidak bisa secara resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia tetapi merupakan wilayah tak berpemerintahan yang sedang diduduki.
Maka sesuai mandat “kepercayaan suci”, sejak 25 tahun Otsus Jilid I (1963-1988), orang West Papua tidak dipersiapkan untuk menentukan nasibnya sendiri. Begitu juga 20 tahun Otsus Jilid II (2001-2021) di West Papua Indonesia selaku penguasa kolonial belum memenuhi hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua untuk kemerdekaan. Kenyataanya terbalik, praktek penjajahan dan eksploitasi dilakukan secara masif.
Karena itu, semua pihak, baik orang Papua, Indonesia dan internasional harus memandang West Papua sebagai non self-government teritorri yang wajib didukung oleh komunitas internasional, terutama negara-negara anggota PBB. Semua pihak wajib mendorong hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua.
Indonesia harus mengakui perjuangan kemerdekaan bangsa Papua sejak 1961 hingga saat ini. Indonesia harus memberi ruang demokratis kepada rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri melalui referendum sesuai prosedur hukum internasional sebagaimana persyaratan-persyaratan Prinsip IX Resolusi Sidang Umum PBB 1541(XV).
Untuk mencapai itu, hentikan aktivitas eksploitasi SDA di West Papua yang didukung oleh operasi pengamanan militer Indonesia secara besar-besaran di West Papua. Hentikan segala domestifikasi penyelesaian West Papua melalui revisi, evaluasi/kajian akademis oportunis, dan atau segala bentuk kompromi antar penguasa kolonial. Indonesia dan PBB segera memenuhi hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
Penulis: Victor Yeimo [Jubir Internasional KNPB]
