Papua Pasca Perangi Covid-19

Oleh: Soleman Itlay
Setelah perangi wabah ini, semua orang akan ramai-ramai beranjak ke fase yang baru — berbeda — misterius. Disana, orang akan berhadapan dengan ragam dinamika sosial dan kehidupan yang hanya Tuhan dan penjahat saja yang tahu.

Trendnya akan lebih jahat dan tidak manusiawi. Semua orang akan sibuk dan tetap membelakangi keadilan dan kebenaran. Hukum dan demokrasi pasti akan diperkosa acuh tak acuh dibawah matahari.

Kekerasan dan kejahatan akan bermaharajalelah dimana-mana, terutama di daerah koloni seperti West Papua. Simpati, kepedulian, dan solidaritas akan disingkirkan jauh hanya karena kepentingan ekonomi yang berasimilasi dengan tingkat egoisme individu dan kelompok.

Para penguasa dan pengusaha konglomerat yang saat ini berkorban untuk membantu negara (orang) miskin — tak mampu untuk guna melawan wabah ini akan mendapat penghargaan dan tentu saja akan memperoleh keuntungan setimpal atas nama bencana, keprihatinan dan kemanusiaan global.

Dimana-mana pasti akan melancarkan segala manuver kompromi guna melakukan stabilisasi ekonomi, kekuasaan (kekuatan) dan lainnya sebagainya atas nama wabah ini. Tentu saja, pada saat seperti itu, daerah koloni seperti West Papua ini akan semakin parah.

Orang akan bingung. Karena pasti, semua orang akan sibuk kembali untuk mengatur strategi dan skema kegiatan-kegiatan semacam PON 2010, pilkada dan lainnya sebagainya. Pasti ini akan semakin menarik dengan sejumlah peristiwa yang akan muncul.

Misalkan wabah baru, bencana alam, termasuk operasi militer yang mengakibatkan masyarakat sipil. Banyak orang dari kalangan kaum budak akan menjadi korban atas nama iven ataupun oembangunan serta kesejahteraan. Ini sulit menangkal dan dihindari daerah seperti West Papua yang lama menjadi zona konflik yang penuh dengan kepentingan bisnis terselubung.

Pasti ada hal-hal yang baik dan menguntungkan bagi semua orang. Tapi itu lebih banyak akan dirasakan oleh mereka yang mempunyai status sosial ekonomi yang mujur. Namun masyarakat sipil — kaum fakir miskin — janda luda dan kaum budak di daerah-daerah koloni – daerah atau kawasan operasi militer seperti Nduga, Intan Jaya, Timika, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Lanny Jaya dan lainnya akan semakin parah.

Nasib dan masa depan ibu dan anak-anak di bawah umur akan menderita sakit dan banyak yang akan meninggal dunia karena tahan lapar di hutan belantara — tempat pengungsian — persembunyian selama bertahun-tahun

Seperti biasa Negara-negara berkembang dan maju, termasuk kolonial Indonesia akan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi yang bangkrut akibat wabah ini sembari tetap melancarkan operasi militer di tanah koloni, ketimbang mengurus warga sipil tertentu yang membutuhkan kesekamatan darinya.

Tak perlu kaget. Karena itu merupakan stereotipe perbudakan modern di West Papua. Memang kadang menjengkelkan karena sikap apatis, arogan, otoriter, dan militeristik yang tak manusia dan biadab. Kaum budak pun tak akan pernah menikmati keistimewaan dari segala kebijakan politik etis karena mereka dikasih bingung perdebatan seperti PON 2020, pilkada, kekerasan, pelanggaran HAM dan Otsus yang akan berakhir pada 2021.

Kaum budak tidak akan pernah merubah keadaan selagi kehidupannya masih dikendalikan oleh tangan-tangan besi yang terampil. Mereka akan tetap akan terpinggirkan dan terpinggirkan sampai benar-benar bersih dari segal sel-sel sistem perbudakan di tanah koloni.

Situasi kritis dan krisis akan tetap berlaku selama akar persoalan di tanah koloni tak diatasi dengan baik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah dialog. Bukan dialog interaktif dan lainnya yang skalanya terbatas. Tetapi dialog yang melibatkan pihak ketiga yang netral.

Keterlibatan pihak ketiga yang netral sangat penting untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di dunia, terutama di tanah koloni — West Papua setelah memerangi Covid-19 ini. Kalau tidak, kaum budak di Indonesia paling timur ini akan punah karena segala bentuk pembantaian etnis di masa modern atas nama keutuhan dan kedaulatan bingkai yang tak bernyawa.

PBB tidak boleh main-main. Harus dan segera mengintervenai persoalan Papua untuk memulihkan nama baiknya dari intervensi pada masa lalu. PBB harus mengingatkan kolonial Indonesia untuk menghentikan penghisapan dan perbudakan di Papua. Bila perlu PBB juga terlibat dalam pembahasan Otsus 2021 untuk mencapai kesepakatan, mengakhiri pertumpahan darah dan kaum budak mencapai perdamaian yang lama dinanti-nantikan. (*)

Tinggalkan Balasan