Adil Untuk PerubahanAdil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
  • Tanah Papua
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
  • Jendela Papua
    • Kuliner
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Advertorial
Reading: Arie Kriting: Pemerintah harus jujur soal pelanggaran HAM di Papua
Share
Sign In
Notification
Font ResizerAa
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
Font ResizerAa
  • Headline
  • Tanah Papua
  • Kesehatan
  • Ekonomi & Bisnis
  • Pendidikan
  • Artikel
  • Cerpen Papua
  • Pariwisata
  • Editorial
  • Tanah Papua
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
  • Jendela Papua
    • Kuliner
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Advertorial
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved.
Adil Untuk Perubahan > Arie Kriting: Pemerintah harus jujur soal pelanggaran HAM di Papua

Arie Kriting: Pemerintah harus jujur soal pelanggaran HAM di Papua

admin
Last updated: March 21, 2020 18:04
By
admin
Byadmin
Follow:
5 years ago
Share
3 Min Read
SHARE

Pelawak Arie Kriting menilai, selama ini pemerintah masih menutupi masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Padahal, untuk menuntaskan permasalahan di Papua, pemerintah harus jujur atas apa yang terjadi di sana.

Iklan Nirmeke
Ad image

Hal itu disampaikan Arie dalam diskusi bertajuk “Menyoal Papua dalam Pilpres 2019: Dialog Terbuka Tentang Posisi Papua di Peta Politik Indonesia” di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (14/2/2019).

“Negara kita tidak mau Indonesia terlihat buruk di mata internasional, tapi dengan kebohongan,” kata pria bernama lengkap Satriaddin Maharinga Djongki.

Menurut Arie, sikap pemerintah Indonesia ini sama seperti seorang dokter yang tak mau jujur dengan penyakit si pasien, tapi justru berharap adanya kesembuhan. “Ketika didiagnosa, kita bilang itu cuma panu, bukan kanker atau diabetes,” tutur pria asal Papua ini.

Saat ditutup-tutupi, kata dia, penyakit tersebut justru bertambah parah. Dengan analogi tersebut, Arie meminta pemerintah agar lebih jujur. “Kamu harus bilang penyakitnya apa, cari sampai ketemu,” ujarnya.

Apabila pemerintah benar-benar ingin serius mengatasi persoalan di Papua, maka Arie meminta pemerintah memulainya dengan langkah sederhana, yakni jujur atas persoalan yang sedang terjadi di Papua.

“Kenapa kita takut untuk jujur? Jujur saja dulu, jujur,” tegasnya.

“Tidak bisa kita berbicara di permukaan, yang manis-manis doang,” tambahnya.

Di sisi lain, Arie juga tak sepakat dengan langkah pemerintah yang melakukan pendekatan melalui aparat dalam mengatasi persoalan.

“Ketika [pihak Papua] yang butuh dialog, jangan dihadapi dengan senjata. Mahasiswa punya aspirasi, dengarkan dulu, jangan langsung pakai senjata,” kata Arie.

Wartawan susah akses informasi soal Papua

Hadir dalam diskusi itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan, mengakui adanya kesulitan sejumlah wartawan untuk mengakses informasi terkait Papua, sehingga banyak permasalahan dan informasi tentang Papua, yang tidak sampai pada publik.

“praktiknya, sumber yang dicari adalah sumber yang paling mudah ditelpon, yakni aparat keamanan,” kata Abdul dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, pada Kamis (14/2/2019).

Iklan Nirmeke
Ad image

Abdul menjelaskan bahwa saat satu-satunya akses yang memberikan informasi adalah aparat penegak hukum, baik tentara, atau kepolisian.

Lebih jauh lagi, jarang ada peliputan ke lokasi kejadian dan tidak menggunakan warga sipil di Papua sebagai narasumber. Akhirnya, sejumlah permasalahan tersebut hanya berasal dari informasi dari perspektif aparat, dan mengabaikan perspektif lainnya.

“[Permasalahan] akses ini akhirnya sangat memengaruhi media, dan akhirnya mempengaruhi publik,” kata Abdul.

Selain itu, media nasional yang berbasis di Jakarta juga jarang yang mengirim wartawan ke Papua karena logistik yang tidak murah dan akses informasi di Papua pun sulit.

“Menurut saya itu beberapa problem serius yang dihadapi,” tegas Abdul. *

 

Gabung Channel Whatsapp

Dapatkan berita terbaru dari Nirmeke.com di Whatsapp kamu
Klik disini untuk bergabung
Dengan anda klik untuk gabung ke channel kami , Anda menyetujui Persyaratan Penggunaan kami dan mengakui praktik data dalam Kebijakan Privasi kami. Anda dapat berhenti mengikuti kapan saja.
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
Previous Article Bupati Lanny Jaya MoU dengan KAPP Kucurkan Modal Bantuan Usaha Rp 5 Miliar
Next Article Agama dan Gombalnya Manusia
Leave a Comment Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Hangat

Mahasiswa Lanny Jaya di Makassar Tolak Pembangunan Pos Militer di Distrik Melagineri
Tanah Papua
2 days ago
Bupati Yahukimo Hadiri Pelantikan 35 Anggota DPRK Periode 2025–2030
Tanah Papua
2 days ago
Mahasiswa Papua di Sumatera Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Wamena
Tanah Papua
2 days ago
Kekurangan Guru dan Dampak Banjir Hambat Pendidikan di Jayawijaya
Pendidikan
4 days ago
Iklan
Ad image

Lihat Topik Berita Lain Dari Nirmeke

Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved.
  • Tentang kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Iklan
  • Jasa Buat Website
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?