Indonesia menguasai Papua sama dengan Serbia menduduki Kosovo 1918

*Oleh: Mr. Nomen

“Negara Serbia Menguasai Kosovo dan Membantai Etnis Albania Hingga Kosovo Merdeka Atas Bantuan NATO”

Serbia berhasil merebut kembali kekuasaan Kosovo dari Turki pada 1913. Pada 1918, Kosovo secara resmi menjadi salah satu provinsi di Serbia.Di bawah arahan Tito, Kosovo memperoleh otonomi pada 1963 dan status tersebut diperpanjang oleh Konstitusi 1974. Namun, Serbia tak senang dengan otonomi Kosovo, yang memungkinkan Kosovo bertindak melawan kepentingannya.

Pada 1987, Slobodan Milosevic terpilih sebagai pemimpin Partai Komunis Rusia. Ia berjanji mengembalikan kontrol Serbia atas Kosovo. Ketika Milosevic menjadi Presiden Serbia pada 1989, ia bergerak cepat untuk menekan Kosovo, menghapus otonomi wilayah itu. Pada 1990, Milosevic mengirim pasukan untuk membubarkan pemerintahan Kosovo.

Namun pada 1996, muncul Tentara Pembebasan Kosovo (KLA). Mereka melancarkan serangan terhadap polisi Serbia yang berada di Kosovo. Serangan KLA meningkat pada 1997, menyebabkan pasukan Serbia memberikan respons serius di wilayah Drenica yang dikuasai KLA pada Februari-Maret 1998. Puluhan warga sipil tewas dan peristiwa itu memicu meningkatnya pendaftaran untuk menjadi anggota KLA.

Bulan Juli, KLA meluncurkan serangan di seluruh Kosovo, merebut kendali hampir setengah wilayah itu. Namun, akhir musim panas, Kosovo kembali dapat direbut Serbia. Pasukan Serbia mengusir ribuan etnis Albania dari rumah-rumah mereka dan dituding membantai warga sipil Kosovo.

Pada 24 Maret 1999, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), memulai serangan udara terhadap Yugoslavia dengan mengebom militer Serbia di Kosovo. Bombardir Berakhir pada 10 Juni.

Pengeboman yang dilancarkan NATO berakhir pada 10 Juni, setelah Serbia menyetujui perjanjian damai yang menyerukan penarikan pasukan Serbia dari Kosovo dan menggantinya dengan pasukan penjaga perdamaian NATO.

Deklarasi kemerdekaan Kosovo 2008 diproklamirkan pada tanggal 17 Februari 2008 oleh Majelis Kosovo.Legalitas deklarasi ini telah menimbulkan kontroversi. Serbia menganggap deklarasi ini sebagai deklarasi yang ilegal, dan pada Oktober 2008 meminta opini nasihat dari Mahkamah Internasional. Mahkamah ini memutuskan bahwa pernyataan kemerdekaan tersebut tidak melanggar hukum internasional.

Setelah Mahkamah Internasional mengeluarkan opini nasihat tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui resolusi gabungan Serbia-Uni Eropa yang menyerukan pengadaan dialog antara Kosovo dengan Serbia yang difasilitasi oleh Uni Eropa untuk “mendukung kerjasama, mencapai kemajuan dalam langkah menuju Uni Eropa dan untuk memperbaiki taraf hidup rakyat.Dialog ini menghasilkan Persetujuan Brussels (2013) antara Serbia dan Kosovo yang membubarkan semua institusi Republik Serbia di Kosovo. (*)

 

)* Ia adalah aktivis Papua asal Meepago yang tinggal di Nabire.

 

Tinggalkan Balasan