Jayapura, nirmeke.com – Kordinator Umum Posko Induk mahasiswa Exodus di Papua meminta pemerintah provinsi Papua, Gubernur Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP), bertanggung jawab dengan nasib para mahasiswa exodus yang berbulan-bulan berada di tanah Papua.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Posko Induk mahasiswa Exodus Pilipus Kogoya, saat melakukan jumpa pers. Senin, (16/12/2019).
Ia menambahkan, Gubernur Papua dan MRP harus bertanggung jawab dengan nasib para mahasiswa exodus karena kami merasa pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap mahasiswa exodus tidak ada perhatian sama sekali.
“Sesuai dengan maklumat yang dikeluarkan oleh MRP dan sikap yang pernah di sampaikan gubernur Papua Lukas Enembe, terkait kepulangan mahasiswa sejauh ini tidak ada respon positif atas kehadiran kami di tanah Papua,” katanya.
Para mahasiswa exodus Papua, ingin sekali mengadakan audiens dengan pemerintah dan mendengar langsung respon mereka dengan kehadiran kami, dan kami juga menuntut maklumat dan sikap yang pernah di bacakan gubernur Papua dan MRP,” katanya.
Sementara itu Demi Dabi, Juru Bicara Mahasiswa Exodus di tanah Papua, mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua dan MRP jangan saling melempar tanggungjawab, mereka harus melihat para mahasiswa exodus Papua yang ada ini. Mereka datang bukan liburan, tapi ada sebab yang diabaikan oleh negara, dan pemerintah harus jelih melihat persoalan ini.
“Kami sudah korbankan kuliah kami, pemerintah harus mempertanggungjawabkan maklumat dan pernyataan yang pernah dimuat di media. Kami datang exodus karena kami tidak nyaman di kota studi kami, jangan abaikan di tempat kami lagi,” katanya.
Pemerintah provinsi Papua jangan menutup mata, dan jangan abaikan mahasiswa Papua yang ada di tanah Papua. Pemerintah harus duduk dan memberikan usul dan saran untuk para mahasiswa exodus yang ada ini agar bisa melanjutkan studi atau tidak. (*)
Editor : Apwakha
