Oleh: Inyaierek Ap
Musim politik pencitraan sudah tamat. Tamat! Sekali lagi sudah Tamat! Kini 01=02 dan sebaliknya 02=01 menjadi 00 demi Politik NKRI.
Jadi mulai hari ini dan kedepan Presiden Jokowi tdk bisa lagi terus menerus membangun politik pencitraan di West Papua seperti 5 tahun lalu.
Pak Jokowi dan jajarannya perlu menyimak ungkapan para tua-tua adat di Para-para Pinang berikut ini,” indonesia ko stop bicara lain buat lain di sini. Indonesia kota stop Tulis lain kerja lain di Papua. Ko stop pura-pura tidak tau sudah.”
Ungkapan tadi berangkat dari fakta 56 tahun (1963-2019) Pendudukan Indonesia di West Papua yang kini secara masif dilakukan pada masa Pemerintahan Jokowi.
Penetrasi Politik pendudukan atas nama pembangunan infrastruktur dan ekonomi pada masa ini sudah membahayakan. Menjadi bencana kematian bagi Papua, melanesia dan langkah awal untuk ekspansi ke Pacifik.
Dibibir dengan senyum engkau katakan pembangunan infrastruktur, kesejahteraan dan ekonomi. Tetapi faktanya sebaliknya, operasi militer, Pelanggaran HAM, Pendudukan. Pasar, jalan dan jembatan yang engkau bangun ini semua untuk kaummu dan serdadumu menduduki dan melakukan operasi. Jembatan Youtefa untuk siapa? Jalan dan jembatan di Yigi, Mugi di Ndugama buat siapa? Apakah ini benar untuk orang Port Numbay yang hari ini tinggal 12.000 dari 380.000 penduduk di Kota Jayapura? Apakah untukk warga Nduga dan Papua? Jawab pertanyaan ini dengan Jujur.
Tiga hari ini Engkau datang lagi di West Papua. Kehadiranmu kembali dalam upaya pencitraan dan membunuh hidup-hidup perlawanan aksi belakangan ini.
Rakyat Papua selama 2 bulan lebih jatuh bangun berdarah-darah melawan politik rasisme indonesia. Selama dalam kurun waktu tersebut aksi rakyat tadi mengakibatkan;
- a). 44 orang Papua telah ditembak mati oleh Pemerintah melalui kaki tangannya TNI/POLRI serta kelompok Milisia. b). 30 orang non Papua menjadi korban. c).
- Anggota TNI menjadi korban pula. Total:76 orang orang meninggal dunia.
- 94 orang pemimpin organisasi politik dan mahasiswa serta aktivis telah di kriminalisasi dan makarnisasi.
- Ratusan orang asli Papua Melanesia sedang menderita luka-luka tembak.
- Puluhan ribu orang Papua sedang mengungsi di Nduga, juga mengungsi pasca perlawanan rakyat pasca aksi rasisme.
- Ribuan mahasiswa Papua sedang eksodus pulang ke West Papua karena terancam dan diskriminasi rasial yang merek alami di indonesia.
- 270 ribu rakyat West Papua bersama Solidaritas rakyat Indonesia telah turun aksi menuntut Referendum dan Merdeka di 25 kota/kabupaten di West Papua dan 10 kota di Indonesia dan 10 negara di negeri tidak terjadi apa-apa.
Sebagai respon Anda telah mengirim lebih dari 8 ribu pasukan TNI/POLRI (Brimob) dalam 2 bulan ini menduduki West Papua. Sungguh sangat sadis. Tuntut lain. Suarakan lain tetapi yang engkau lakukan berbeda.
Singkat kata rakyat Papua sedang berduka dan terus bergumul melawan politik rasisme Indonesia.
Namun pada kunjungan Presiden Jokowi yang ke-13 ini, terkesan bahwa Presiden Jokowi menganggapnya semua aksi dan pengorbanan angin berlalu. Seakan mereka meminta jembatan, meminta pemekaran seperti kepala suku dan elit politik boneka piaraan BIN, TNI/POLRI dan DEPDAGRI.
- menggalang pembangunan infrastruktur akan menjawab tuntutan rakyat?
- meresmikan Jembatan di Holtekam masalah Papua selesai dan tuntutan Merdeka dan Referendum akan hilang dari Papua?
- diangkatnya JWW menjadi Wamena PURR dan memekarkan provinsi pegunungan tengah dengan ibu kota di Wamena semua akan aman?
Tidak ada orang Papua yang protes demo saat Tuan Presiden datang dan pergi jadi sudah tidak ada lagi masalah?
Selama 5 tahun nampaknya engkau gagal paham atau memang dengan sadar tidak mau memahami masalah sesungguhnya yang sedang digumuli orang Papua.
Pak.. Politik pencitraan itu sudah selesai. Kini sudah waktunya Tuan Presiden, pemimpin TNI/POLRI, elit politik, Birokrasi, akademisi dan rakyat Indonesia untuk :
- Membuka Topeng kemunafikan, kebohongan. Berhenti terus bersandiwara dan menari-nari di atas bangkai dan darah orang papua yang segar di masa kepemimpinanmu.
- Menyelesaikan masalah Papua secara demokratis dan beradap melalui mekanisme Internasional.
- Membuka akses bagi Dewan HAM PBB, Jurnalis dan Diplomat internasional datang ke papua, ke wilayah Wamena, Nduga, Puncak Papua, Timika, Deiyai.
Sekali lagi berhenti dengan politik pencitraan dan menari-nari di atas tulang belulang dan darah bangsa Papua.
Pak Jokowi… Mari kita menyanyikan bersama syair lagu musisi legendaris Bangsa Papua, Black Brothers ” sadarlah kau cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Yang selalu hidup dalam kemunafikan, tipu dusta. Sebab BINTANG JATUH HARI KIAMAT.”
Editor : Apwakha