Jayapura, nirmeke.com – Melihat kondisi beberapa waktu terakhir soal perhatian pemerintah Pusat hingga pemerintah daerah menanggapi kondisi masyarakat yang tengah kena musibah antara masyarakat non Papua yang mengungsi dari Wamena ke Jayapura atau ke daerah lainnya pasca insiden tanggal 23 September 2019 lalu, dengan masyarakat OAP (Nduga) ke Wamena dan beberapa kabupaten tetangga lainnya sangat diskriminatif sekali.
Hal tersebut dikatakan Resina Lokbere perempuan asli Ndugama ketika melihat pemerintah lebih mengutamakan warga non Papua di banding warga asli Papua yang di kelas duakan di negara Bineka Tunggal Ika ini. Kamis, (10/10/2019).
Ia menjelaskan, jika kita melihatnya dari akar persoalan atau mengapa konflik bisa terjadi seharusnya kita sudah tahu. Lalu dalam hal menanggapi kasus ini oleh seluruh pihak terutama dari sisi pemerintahan ada perbedaan besar saat penanganan.
“saya secara pribadi melihatnya ada perbedaan yang sangat besar, dimana dua kasus ini ditanggapi dengan atau lebih pasnya perlakuan pemerintah kepada kedua kelompok ini. Kasus Nduga sudah terjadi dari 1 Desember 2018, dan sejak itu masyarakat semua tinggalkan kampung halaman dan mengungsi kemana-mana sampai di hutan pun mereka ada sebab rumah mereka jadi tempat Operasi Militer,” katanya.
Dirinya sebagai anak asli Ndugama, sangat sedih melihat situasi beberapa hari terakhir. Ia melihat tidak hanya dari Pemerintah namun dari berbagai media bicarakan soal masyarakat non Papua yang mengungsi ke Jayapura, dan mengundang banyak perhatian. Sementara kondisi masyarakat Ndugama hampir-hampir tak didengar, padahal sudah mau satu tahun Kondisi mereka seperti ini.
“Ribuan generasi putus pendidikan, dan kondisi kesehatan mereka yang tak terjamin, kerugian dalam ekonomi, siapa yang tahu bagi mereka yang telah mati di hutan sana setelah beberapa bulan bertahan hidup tanpa makan, minum? Entahlah, hanya Tuhan yang jadi saksi antara penderitaan umat dengan –Nya,” cerita Resina mengenang keluarganya yang ikut mengungsi keluar dari Nduga.
Sangat Disayangkan, Jika Masih Ada Perbedaan!
Menurut dia, seharusnya pemerintah harus menanggapi situasi begini dengan tidak membedakan si A dan si B, karena mereka adalah sama-sama rakyat, tidak menganggap satu kasus lebih penting daripada yang lainnya. Secara tidak langsung pemerintah lah yang sedang membangun tembok-tembok pemisah antar satu dengan yang lainnya. Semua yang mendapatkan masalah adalah korban mereka sama-sama manusia maka perlakukanlah mereka dengan sama, jangan Ada perbedaan antara mereka!
“Pemerintah jangan melihat masalah Nduga dan Wamena dari sisi politik saja, namun Lihatlah dari sisi kemanusiaan. Mereka rakyat anda, mereka membutuhkan tindakan anda bukan hanya janji di atas janji di panggung,” tegas perempuan Ndugama ini.
Sementara itu Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa menilai ada perbedaan dalam penanganan pengungsi dari dua kasus yang terjadi yakni Nduga dan Wamena.
Menurutnya, warga di kota Wamena yang menjadi korban dievakuasi atau diungsikan dengan serangkaian fasilitas. Mulai dari mendapatkan bantuan bahan makanan hingga mencukupi kebutuhan selama mengungsi, bertolak belakang dengan warga Nduga yang mengungsi dari beberapa kampung ke Wamena dan kabupaten lain dengan berjalan kaki berhari-hari.
“bantuan bahan makanan untuk pengungsi Nduga dipersulit. Sangat beda dengan pengungsi Wamena. Dimana mereka diantar dengan pesawat, diberikan tempat penampungan dan kebutuhan bahan makanan,” katanya.
Melihat dinamika yang terjadi di Papua belakangan ini, para pemangku kepentingan di Papua hingga pemerintah pusat harus segera memikirkan solusi mengakhiri situasi ini. (*)
Editor : Agus Pabika
Sumber : Jubi.co.id
