Minta Referendum, Pelajar dan Mahasiswa Nduga se Jatim pulang ke Papua

Jayapura, nirmeke.com Pelajar dan Mahasiswa Nduga se Indonesia di Malang dan Surabaya yang berada di Jawa Timur telah memboikot semua aktivitas sekolah serta perkuliahan dan kami siap pulang ke Papua, tanah kelahiran kami.

Hal tersebut dikatakan kordinator umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga (IPMNI) DPC Se Jawa Timur Timi Gwijangge. Senin, (16/9/2019).

Ia menjelaskan kepulangan pelajar dan mahasiswa ini sesuai kesepakatan bersama dalam rapat IPMAPA Malang di hadiri  mahasiswa Papua dan Papua Barat.

“Kami semua bersepakat untuk memboikot segala aktifitas sekolah, kuliah dan non kuliah sehingga kami siap pulang ke tempat asal kelahiran kami,” katanya.

Ia menyampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Papua dan Papua Berat bahwa pemulangan pelajar dan Mahasiswa Papua Barat hari ini adalah anti Rasialisme, Intimidasi, Diskriminasi, Marginalisasi, Pembunuhan, Pemenjarahan, Penangkapan, Penjajahan terhadap Bangsa dan Masyarakat Papua Barat sejak Soekarno mengklaim wilayah Papua Barat ke dalam Indonesia hingga kini.

Sementara itu ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga se Jawa Timur Serry Gwijangge menegaskan kepada seluruh dunia dan Indonesia bahwa pemboikotan segala aktivitas sekolah dan kampus sejak 15-17 Agustus 2019 sampai hari ini adalah suatu tindakan nyata guna meminta Referendum Papua Berat sebagai solusi demokratis bagi bagi bangsa Papua Barat.

:Kami tegas menyampaikan pernyataan sikap kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang di dalamnya Gubernur, MRP, DPRD,  DPRP, setiap Para Bupati se tanah Papua, LSM, dan tokoh-tokoh buatan pemerintah kolonial Indonesia yang datang ke Jakarta kemudian berbicara atas kepentingan sepihak  yang mau ganti menu melalui peristiwa rasisme dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya itu stop mulai dari sekarang,” katanya.

Ia juga menegaskan kepada pemerintah daerah Provinsi Papua dan Barat untuk melepaskan lambang Garuda Indonesia di dada dan minta Referendum kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai solusi demokrasi bagi bangsa Papua Barat. (*)

Reporter  : Apwakha

Tinggalkan Balasan