Ketidakjelasan masa depan sekolah anak-anak di konflik bersenjata Nduga

Oleh: Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge

 

Demonstrasi besar-besaran dan kericuhan (akibat rasisme) bukanlah satu-satunya isu mendesak di Papua. Setelah konflik bersenjata di Kabupaten Nduga berlangsung sembilan bulan lamanya, masa depan sekolah ratusan anak-anak (dari wilayah ini) masih suram. Kehidupan yang memprihatinkan di Wamena membuat mereka kesulitan untuk bertahan hidup, apalagi belajar.

Konflik bersenjata yang sudah terjadi sejak Desember 2018 hanya mengakibatkan pengungsian ribuan orang Nduga ke wilayah-wilayah di sekitar kabupaten ini. Tim kemanusiaan lokal melaporkan bahwa 184 pengungsi Nduga sudah meninggal dan 41 di antaranya adalah anak-anak berusia sekolah.

Masa depan seperti apa yang dimiliki anak-anak pengungsi berusia sekolah ini di tengah konflik bersenjata yang berkecamuk sampai sekarang, terutama mereka yang ada di Wamena?

Tim relawan lokal dimana saya dan guru-guru lokal yang terdampak konflik Nduga menjadi anggota telah mendirikan sebuah “sekolah darurat”. Ada dua tujuan utama dari pendirian sekolah ini (Geong, 2019).

Pertama, sekolah ini menjadi simbol keberadaan pengungsi internal Nduga, terutama para perempuan dan anak-anak. Ketiadaan rencana untuk merelokasi pengungsi ini, terutama yang ada di Wamena, telah mengakibatkan penyangkalan pemerintah lokal dan aparat keamanan lokal atas keberadaan orang-orang Nduga ini. Sekolah darurat di Wamena ini (menjadi simbol yang) memperlihatkan keberadaan yang jelas dari orang-orang yang terdampak konflik bersenjata yang tak disertai dengan adanya pengakuan maupun bantuan dari pemerintah;

Kedua, sekolah darurat ini membuka jalan untuk memberikan perlakuan khusus bagi anak-anak yang trauma akibat konflik tersebut. Berbeda dengan rencana awal pemerintah untuk menempatkan anak-anak Nduga ini di sekolah-sekolah reguler di Wamena, anak-anak ini telah hidup dalam kondisi yang traumatis yang pastinya memengaruhi proses belajar mereka.

Karena itu, anak-anak itu perlu mendapatkan pemulihan trauma formal lebih dulu sebelum kemudian ditempatkan di sekolah-sekolah reguler. Bisa diperkirakan kalau kemampuan belajar mereka relatif lebih lambat, dibandingkan anak-anak lain seusia mereka, yang belajar di lingkungan pendidikan yang normal.

Anak-anak yang bertelanjang kaki ini biasanya datang lebih awal ke kelas sebelum proses belajar-mengajar dimulai pada jam 8 pagi karena mereka harus berjalan jauh untuk bisa sampai ke sekolah darurat itu.

Sekalipun begitu, sekolah darurat ini kekurangan guru karena hanya ada dua guru yang bisa mengajar mereka, ditambah dengan beberapa relawan. Ini utamanya terjadi karena pihak otoritas lokal Nduga menolak untuk mengakui keberadaan sekolah ini di Wamena.

Selain itu, sekolah darurat itu juga berada dalam kondisi yang memprihatinkan karena ketiadaan dana untuk merenovasi sekolah (Geong, 2019). Akibatnya, anak-anak pengungsi harus berjuang untuk terus bersekolah dalam kondisi lingkungan belajar yang sangat tak mendukung.

Kabupaten Nduga memiliki indeks pembangunan manusia yang terendah di Indonesia dengan angka 27,87%. Angka ini di bawah rata-rata provinsi dan rata-rata nasional yang masing-masing berada di angka 59,09 dan 70,81, berdasarkan data tahun 2017. Patut dicatat pula bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat juga memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah.

Penyediaan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang baik bagi anak-anak menjadi komponen penting untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Akan tetapi, anak-anak di Nduga masih terus kesulitan untuk memiliki akses ini. Siklus kekerasan di Nduga yang masih berlanjut hingga kini telah mengakibatkan penderitaan dan trauma sejak tahun 1990-an dan membuat anak-anak ini kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Laporan dari tim solidaritas untuk Nduga pada Agustus 2019 memperlihatkan, bahwa tidak ada satu pun anak-anak SMA yang terdampak konflik di Nduga yang terdaftar melanjutkan studi di universitas. Ini menjadi dampak yang nyata dari keberadaan konflik yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah nasional dan lokal.

Ada dua rekomendasi yang bisa dipertimbangkan untuk membantu anak-anak pengungsi di Wamena. Pertama, pahami kearifan lokal Nduga untuk memulihkan trauma anak-anak ini. Trauma menghambat kemampuan belajar mereka dan karena itu, penting untuk membentuk koordinasi bersama.

Koordinasi ini tak hanya bertujuan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar mereka dan peralatan tulis, tapi juga untuk menyediakan layanan pemulihan trauma profesional bagi anak-anak ini.

Palang Merah Internasional di tingkat nasional bisa menyediakan layanan ini dengan dibantu relawan lokal di Wamena, sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018.

Saya telah bertemu dengan guru-guru yang kesulitan mengajar anak-anak pengungsi tingkatan SMP dan SMA karena anak-anak ini tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Dari pengamatan saya, guru-guru ini tidak punya metode khusus untuk menangani anak-anak yang trauma di sekolah darurat tersebut. Akibatnya, anak-anak ini sulit untuk aktif di kelas;

Kedua, otoritas-otoritas lokal yang relevan di tingkat lokal dan nasional, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus bekerja dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil lokal. Kelompok-kelompok lokal seperti tim relawan dan kelompok gereja di Wamena telah aktif bekerja untuk membantu pengungsi internal ini, terutama anak-anak pengungsi.

Pengungsi-pengungsi ini telah menolak bantuan dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang datang sekitar dua bulan lalu, karena kedua kementerian ini melibatkan tentara dalam proses distribusi bantuan.

Sejak saat itu, tidak ada lagi inisiatif yang kuat dari pemerintah untuk menemui para pemangku kebijakan di Wamena. Di samping itu, tak ada lagi bantuan dari pemerintah sejak mereka berkunjung ke Wamena bulan Juli lalu. Kunci untuk membangun kepercayaan di antara para pengungsi internal ini adalah dengan melibatkan tim relawan lokal dan kelompok gereja yang telah mendampingi para pengungsi ini selama sembilan bulan terakhir.

Karena pengalaman sejarah mereka, orang-orang Nduga lebih percaya pada pemimpin informal mereka, seperti pemimpin suku dan gereja, dibanding pemimpin formal. Karena itu, pelibatan pemimpin informal dalam penyaluran bantuan akan membantu pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah kemanusiaan di Nduga dan wilayah-wilayah sekitarnya.

Masa depan anak-anak yang terdampak konflik ini sudah dipertaruhkan sejak Desember 2018. Mengingat operasi bersama yang terus berlangsung dan aparat keamanan yang masih menduduki ruang-ruang publik di Nduga, seperti di sekolah dan fasilitas kesehatan di 11 distrik yang terkena konflik, sulit rasanya untuk meminta anak-anak ini untuk kembali ke Nduga dan melanjutkan sekolah mereka di sana. Karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan suportif untuk anak-anak ini dengan membantu para relawan lokal dan guru-guru mereka.

Mengingat salah satu prioritas pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo adalah meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah di periode keduanya, Kabupaten Nduga dengan anak-anak yang terdampak konfliknya bisa menjadi satu tantangan nyata bagi pemerintahan ini. (*)

*Penulis adalah peneliti di Marthinus Academy, Jakarta, yang telah melakukan penelitian lapangan di Papua. Artikel ini sebelumnya diterbitkan di Jakarta Post, “Future of Children’s Studies unclear in Nduga Conflict”

 

Tinggalkan Balasan