Catatan seputar aksi demo rakyat Papua mengecam perkusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa

*BEBERAPA CATATAN SEPUTAR AKSI DEMO DAMAI RAKYAT PAPUA MENGECAM PERSEKUSI DAN RASISME TERHADAP MAHASISWA PAPUA DI JAWA*

*A. Fakta Aspirasi*

1. Rakyat Papua yang ikut aksi hampir semua menginginkan Referendum sebagai solusi terakhir pasca Otsus  berakhir tahun 2021. Bapak Gubernur, Ketua MRP, Ketua DPRP, dan seluruh jajaran MRP, DPRP dan OPD sdh dengar aspirasi tsb. Termasuk Calon Ketua DPRP terpilih Laorenzus Kadepa dan Johnny Banua Rouw. Gubernur Papua bahkan menyatakan pasca Otsus Berakhir 2021 Jakarta Akan Dengar Suara Rakyat Papua, karena tugasnya sebagai Wakil Pemerintah Pusat sudah mendorong Otsus Plus tapi gagal. (Beliau dorong Otsus Plus 2013 silam tapi tidak diterima Jakarta).

2. Ketika Gubernur bicara pembangunan, Ketua KNPI salah sebut yel-yel pembuka ditentang massa dengan protes. Menunjukkan masa aksi muak dengan retorika kosong pembangunan yang justru bias pendatang dan hanya menjadi dalil memarjinalkan OAP secara sistematis dan terstruktur.

3. Gubernur Papua harus dengar aspirasi Rakyat Papua yang tidak menginginkan Otsus Plus pasca 2021. Gubernur Papua harus catat dengan bangga karena didukung jadi presiden West Papua jika berhasil memerdekakan Papua Barat.

4. Semua harus tahu dan sadar bahwa perilaku rasis, diskriminatif dan intimidatif merupakan karakter utama penjajah yang paling menonjol dalam sejarah penjajahan di dunia. Sehingga Pernyataan jubir Internasional KNPB merupakan suatu realitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kesatuan dan persatuan rakyat Papua seperti yang ditunjukkan kemarin saat aksi demo damai itu dibutuhkan juga dalam perjuangan menuntut kemerdekaan bangsa dan rakyat Papua khususnya dalam mendukung penentuan nasib sendiri dalam beberapa tahun ke depan.

*B. Yang Perlu Diwaspadai Rakyat Papua*

1. Jakarta menekan/mengancam, meneror bahkan membunuh salah satu baik Gubernur Papua/Papua Barat, Ketua DPR/PB, Ketua MRP PB untuk menyetujui revisi Otsus 2021; atau menyetujui Otsus Plus sebagai langkah akhir terpaksa. Rakyat perlu siap dan kompak melumpuhkan aktivitas pemerintahan di tanah Papua dengan mogok sipil nasional.

2. Gubernur Lukas Enembe atau Dominggus Mandacan bisa ditunjuk jadi menteri apapun tiba-tiba. Sebab kasus serupa pernah dilakukan Megawati kepada gubernur Fredy Numberi untuk memadamkan aspirasi kemerdekaan Papua pada tahun 2000an yang dengannya Theys Eluay dibunuh, BK diturunkan dari seluruh tanah Papua dan berbagai gejolak terjadi namun sesaat saja, lalu muncul pemekaran di seluruh tanah Papua bagaikan jamur yg tumbuh di musim hujan. Ingat, hanya dalam rentang waktu 2001-2008 sekitar 1 Provinsi dan puluhan kabupaten pemekaran dibentuk Indonesia untuk menghancurkan nasionalisme rakyat Papua dan itu sudah terbukti efektif.

3. Penguasa dan militer Indonesia menggunakan prinsip “kill the leader to broken struggle” dalam menghadapi tuntutan kemerdekaan rakyat Papua. Maka rakyat Papua perlu menjaga dan melindungi para pemimpin politiknya seperti: Victor Yeimo, Agus Kossay, Markus Haluk, Ones Suhun, Basoka Logo, Forkorus Yaboisembut, Sem Awom, termasuk Lukas Enembe dan Dominggus Mandacan. Rakyat Papua harus memastikan mereka bisa makan, minum dan pergerakan mereka aman dari pantauan setan-setan kolonial Indonesia yang siang malam tidak bisa tidur untuk jaga piring makannya di tanah ini.

4. Kelanjutan dari point ke 3 di aras di point ini, rakyat Papua harus mulai komitmen dan mulai tentukan sikap politik apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya  aktivis Papua merdeka, Gubernur dst meninggal secara tidak wajar. Rakyat Papua mesti siap melumpuhkan aktivitas pemerintahan diseluruh tanah Papua dan Papua Barat dan menuntut referendum yang demokratis dan adil atau menuntut pengakuan kedaulatan yang dirampas pada 1 Desember 1969.

Catatan ini merupakan rangkuman pandangan kritis menyikapi pasang surutnya aspirasi kemerdekaan Papua Barat sejak 1970 an hingga akhir dekade lalu. Semoga dengan ini, rakyat Papua dpt memahami bahwa sudah saatnya ambil sikap, sebelum terlambat karena 2025-2030 merupakan periode kehancuran besar kuantitas rakyat Papua sesuai prediksi banyak pihak.

Prof. Jepang yang tidak disebutkan namanya oleh seorang dokter spesialis Di salah satu RS terbesar di Jayapura mengatakan bahwa “profesor memprediksi populasi OAP akan punah sebelum 2030 yakni 2025. Prediksi ini hanya terpaut 5 tahun dari prediksi Prof. Jim Elmsly bahwa 2030 Populasi OAP bakal punah hingga tersisa sekitar 25%.

Semoga dengan catatan ini, semakin menambah wawasan kebangsaan kita yang berada dilimit akhir resistensi ini.

Hanya satu solusi bagi bangsa ini, yakni merdeka. Sebab hal itu merupakan suatu nubuatan dari Tuhan untuk bangsa ini.

Teruskan…

*Penulis: Crew Demo Damai 19 Agustus 2019. Tinggal di Hollandia Binnen.*

Tinggalkan Balasan