Wamena, nirmeke.com – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Badan Pengurus Cabang (BPC) Gapensi Jayawijaya menggelar Musyawarah Kerja Cabang (MUKERCAB) Peran Gapensi dalam meningkatkan kapasitas anggota menghadapi Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) berbasis Website terhadap Persaingan usaha jasa konstruksi Sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018 dan nomor 17 tahun 2019.
Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Ketua GAPENSI Provinsi Papua Rudy M. Waromi, ST serta rombongan, Kadis. PU Kabupaten Jayawijaya, Kadis. PUPR, Kepala ULP Jayawijaya, Ketua BPC Gapensi Jayawijaya Fred Huby dan seluruha anggota Gapensi Jayawijaya serta simpatisan lainnya. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Balim Pilamo Pada Jumat (24/05/2019).
Ketua Gapensi Papua Rudy M. Waromi, ST mengatakan kita lihat Perpres pertama 84 sama sekali keberpihakan terhadap pengusaha Papua tidak ada jadi kami harap Perpres 17 ini pemerintah benar-benar komit untuk memperhatikan karena Presiden mengeluarkan Perpres ini dengan maksud untuk percepatan pembangunan pengusaha orang asli papua.
Sehingga para pimpinan daerah perlu perhatikan yang menjadi hak orang Papua. Dari jumlah anggota dan para pekerja konstruksi tentu tidak akan seimbang jumlah dan ketersediaan dana minimal setiap tahun dana yang diperuntukan bagi pengembangan pengusaha orang asli Papua dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kemajuan OAP baik itu dana APBN maupun APBD itu yang kami harapkan dalam Perpres 17 ini.
Kami dari Gapensi akan mengawasi setiap perangkat daerah dalam penggunaan dana APBN, APBD maupun Otsus. Apakah mereka telah berpihak kepada pengusaha orang asli Papua atau tidak, kami akan terus mengawasi.
Apabila belum mungkin kami akan membuat satu kegiatan mengevaluasi untuk melihat bagaimana sudah sampai atau tidak. Karena Presiden yang sama yang mengeluarkan Perpres baik itu 54, 80, 84,16 dan juga Perpres 17 ini.
Sehingga kami harap Perpres ini dari presiden yang sama tentu harus diperhatikan oleh siapapun yang ada di negara ini. “Katanya”.
Sementara itu Fred Huby selaku Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Gapensi Jayawijaya mengatakan, Mukercab ini adalah Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) Gapensi di seluruh Indonesia dimana dalam satu periode dalam lima tahun itu setengah periodenya wajib melaksanakan Mukercab.
Dari seluruh Papua kami di Jayawijaya pertama kali menggelar Mukercab ini. Dalam periode ini kami juga melouncing Koperasi yang disebut Koperasi Sula (Noken) jadi koperasi ini akan berperan menampung seluruh beban-beban masalah yang selama ini ada stigmakan orang Papua tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan proyek.
Sebenarnya orang Papua bukan tidak mampu tetapi ketidakmampuan pengusaha untuk bermitra dengan pihak-pihak ketiga. Maka kami Gapensi hadir dan membuat koperasi, koperasi ini akan bermitra dengan pihak ketiga misalnya, suplay barang bangunan, material, peralatan seperti Excavator dan sejenis lainnya.
Jadi untuk kedepannya stigma ketidakmampuan orang Papua ini dihilangkan secara perlahan. Dengan adanya Perpres 17 ini juga memberikan keberpihakan kepada orang Papua dan bisa mengerjakan pekerjaan dengan nilai dua setengah miliar.
Tetapi disitu juga ada persyaratan yang harus dilakukan oleh anggota dimana mereka harus masuk system informasi pelelangan secara elektronik. Jadi bagaimana sikap anggota Gapensi Jayawijaya, selama ini pemerintah daerah yang punya produk dan yang punya aturan Perpres ini juga belum pernah memberikan sosialisasi kepada pengusaha.
Jadi ketika mulai tahun ini pemerintah provinsi mulai lelang pekerjaan proyek yang nilainya dua setengah miliar yang harus masuk oleh pengusaha asli Papua, namun mereka belum ambil bagian disitu karena mereka belum mengerti dengan Perpres 17 dengan proses lelang.
Maka kami lakukan Mukercab ini cepat dengan persiapan yang ada dengan tujuan bahwa kita bisa mempersiapkan anggota pengusaha orang asli Papua untuk bisa ambil bagian dalam pekerjaan dua stengah miliar itu supaya mereka juga bisa mengambil bagian dan mengerjakan diatas tanahnya sendiri.
Setelah Perpres 84 keluar itu memberikan keberpihakan kepada pengusaha orang asli Papua. Untuk wilayah pesisir pantai lima ratus juta sedangkan di wilayah pegunungan satu miliar proses lelangnya diatur oleh panitia.
Namun Perpres 17 sekarang ini diberikan kewenangan lebih yaitu satu miliar di wilayah pantai dan pegunungan juga satu miliar, itu proses lelangnya secara manual jadi ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah bagi pengusaha orang asli Papua yang belum bisa siap secara system elektronik mereka bisa dilakukan dengan penunjukan langsung dengan satu miliar dan itu hak mereka karena peraturannya sudah ada.
Proses lelang ini sering dilakukan oleh panitia yang ikut lelang ini harus pake perusahaan orang asli Papua tidak bisa lelang pake perusahaan orang non-asli papua ini sudah ada perpres dan itu sudah dilakukan tetapi pelaksanaan siapa yang mau kerja itu yang agak rawu disini.
Maka hari ini kami undang kepala dinas Pekerjaan Umum (PU) dan kepala ULP hadir untuk memberikan materi tentang bagaimana implementasi dari pada Perpres 17 ini supaya kita singkron. Ini terkadang OPD sendiri tidak mengerti, apa itu Perpres 17, bagaimana proses lelangnya dan cara implementasi Perpres 17 ini kepada anggota Gapensi seperti apa.
Kami akan menyampaikan kepada panitia pelelangan bahwa ketika dilelang dalam proses pembuktian yang hadir pasti direktur pemilik perusahaan itu OAP kemudian disertakan dengan Kartu tanda penduduk (KTP) namun yang datang bukan orang asli Papua maka dinyatakan gugur secara otomatis.
Tetapi yang sedang terjadi saat ini ULP sedang bermain-main maka dalam kegiatan Mukercab ini kami sudah hadirkan ULP dan Pokja juga ikut dihadirkan agar memberikan pemahaman tentang bagaimana implementasi keberpihakan kepada pengusaha orang asli Papua.
Kata Fred Kami juga punya wadah hukum, kita sudah punya pengacara Gapensi Papua maka akan mendampingi seluruh anggota Gapensi. Lebih khusus kami di Jayawijaya juga sudah bentuk nanti ada beberapa kuasa hukum untuk mendampingi dan menuntun seluruh anggota Gapensi jayawijaya. “Ujarnya”.
Sementara itu Ketua Panitia Mukercab Anthonius Wetipo mengatakan, kami kerja dengan waktu kurang dari 1 bulan sejak Panitia di Bentuk. Dan dengan Anggaran dari Kas GAPENSI Puji Tuhan acara bisa terlaksana berkat dukungan KETUA CABANG GAPENSI JAYAWIJAYA dan Seluruh Anggota yg sudah berkontribusi.
Dan dengan di bantu oleh panitia yg hanya berjumlah 6 orang, namun kegiatan bisa terlaksana dgn Baik.
Harapannya, Kedepan kegiatam seperti ini bisa dilakukan lagi, baik oleh gapensi maupun oleh organisasi lain yg bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa konstruksi di wilayah kabupaten jayawijaya.
Harapan ketua panitia adalah dengan kehadiran SKPD di lintas pemerintahan Kabupaten jayawijaya pada kesempatan ini,, bisa memberikan pandangan dan semangat baru dlm mendukung bertumbuhnya Badan usaha baru yg di miliki oleh OAP dalam mendukung terlaksananya pembangunan di jayawijaya ini.
Saya selaku Ketua Panitia yang juga adalah Direktur dari PT. Agamua silimo Jaya salah satu Anggota GAPENSI JAYAWIJAYA,, juga menyampaikan Terima kasih kepada Ketua Cabang GAPENSI Jayawijaya yg telah mempercayakan dirinya menjadi Ketua Panitia pada MUKERCAB GAPENSI Jayawijaya,, dan terima kasih juga kepada Pengurus BPD GAPENSI Papua yg sudah turut hadir dan memberikan Materi yg sangat bermafaat bagi Pengusaha Orang Asli Papua yg bergerak di bidang Jasa Konstruksi di kabupaten Jayawijaya. (*)
Reporter : Teba Hisage
Editor : Agus Pabika
