Jayapura, nirmeke.com – Ratusan mahasiswa Papua menolak kedatangan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerja ke Papua.
Aksi mahasiswa digelar di depan kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ). Aksi itu dihadang aparat keamanan.
Dalam orasi di aksi itu, mahasiswa menyampaikan selama berkuasa, Presiden Jokowi sudah 10 kali berkunjung ke Papua dengan agenda yang berbeda dan pernah berjanji untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di wilayah itu. Tetapi sampai saat ini, mau berakhir jabatan dan belum ada penyelesaian.
Ketua BEM USTJ Aleks Gobay mengatakan, Presiden Joko Widodo datang ke Papua untuk pertama kalinya pada 27 Desember 2014 lalu
Saat itu, Jokowi merayakan Natal bersama rakyat Papua setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam momentum Natal itu dia menyampaikan beberapa janji kepada masyarakat Papua.
” Salah satunya adalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM di tanah Papua. Namun dalam berkembangannya hal ini tidak terealisasikan hingga masa kepemimpinannya akan berakhir,” kata Aleks Gobay.
Bahkan katanya, Kabinet pembantu Jokowi di istana Negara, malah tersusun oleh beberapa aktor pelanggar HAM masa lalu. Tak heran potensi penyelesaian persoalan HAM makin mengecil dan akhirnya tidak terealisasi sampai saat ini.
Selain itu menurutnya yang mengejutkan publik, khususnya Papua pada tahun 2017 dalam sidang tahunan PBB, delegasi Indonesia tanpa malu menyampaikan di forum internasional, bahwa tidak ada pelanggaran HAM di Papua.
” Ini sangat bertentangan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Hal ini juga melecehkan harkat dan martabat orang asli Papua dalam negara ini,” katanya.
Pada masa kepemimpinan Jokowi, juga terjadi beberapa kejadian luar biasa di Papua, misalkan di Asmat Pegunungan Bintang, Nduga dan terbaru kasus Polio di Yahukimo.
Persoalan kesehatan masyarakat Papua memburuk, terabaikan dan saat ini sedang terjadi operasi militer besar-besaran di kabupaten Nduga. Mengakibatkan ribuan warga sipil mengungsi ke Timika,Lanny Jaya, Wamena. Sebagian ada yang meninggal dunia.
“Dan sampai saat masyarakat sipil luka-luka, kekurangan makanan dan kehilangan kebun tempat tinggal mereka karena operasi militer. Dan hal ini semua terjadi di bawah kepemimpinan Jokowi selama 2014-2019.
”Demo hari ini jelas mereka tagih janji Jokowi punya janji terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM,” kata Emanuel Gobay, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua.
ia juga menegaskan salah satu kasus yang sampai saat ini sudah ada pelaku tetapi belum ada proses selanjutnya adalah kasus Paniai. Menurutnya kasus ini malah jadi bola oper dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Negara sebenarnya mengabaikan kasus-kasus HAM.
Berikut tuntutan dan pernyataan sikap Mahasiswa :
- Menolak tegas kedatangan Jokowi ke tanah Papua
- Jokowi segera mempertanggungjawab kepada masyarakat Papua atas janji-janjinya.
- Segera tarik keluar militer dari kabupaten Nduga.
Sumber: Tabloid jubi co.id
