Hal tersebut dikatakan korlap Carles Kosay melalui telepon seluler usai melakukan aksi demo bela Lukas Enembe di gedung KPK RI, Rabu (13/2/2019) kemarin. Kamis, (14/2/2019).
Kata Carles, komitmen, konsistensi, kejujuran dan keberanian Lukas Enembe nampaknya menjadi ancaman pihak lain termaksuk pemerintah pusat. Rezim ini, melalui insitut KPK dan institut tertentu terus mencari alasan untuk melakukan pembunuhan karakter dengan kriminalisasi Operasi Tangkap Tangan (OTT).
“fakta adanya upaya kriminalisasi dan pembunuhan karakter yang dialami Lukas Enembe selama 2 Februari 2017 – 2 Februari 2019 di antaranya pertama pengeledahan ruang kerja Lukas Enembe di kantor gubernur Papua, pada tanggal 2 Februari 2017 oleh KPK. Kedua, pengumuman status tersangka terhadap gubernur Lukas Enembe secara sepihak oleh Kapolda Papua pada tanggal 1 Juli 2017. Ketiga, Pemangangilan dan pemeriksaan oleh Direskrim Mabes Polri pada 18 Agustus 2017 dan keempat, adanya ancaman oleh Kementrian Dalam Negeri terhadap gubernur Lukas Enembe setelah menyampaikan penarikan pasukan TNI/Polri di Nduga melalui sidang Paripurna DPR Papua serta upaya penangkapan Operasi Tangkap Tangan terhdap Lukas Enembe oleh KPK pada 2 Februari 2019 di hotel Borobudur Jakarta Pusat 2019,” kata Carles.
Oleh karena itu, kata Carles demi perdamaian, kebenaran, demokrasi HAM dan keadilan hukum maka kami mahasiswa Papua se Jawa-Bali menuntut KPK segera menghentikan semua upaya kriminalisasi terhadap gubernur Papua Lukas Enembe.
“KPK harus dengan jujur dan terbuka menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada rakyat Papua, atas semua upaya pembunuhan karakter terhadap pemimpin mereka. Kami juga meminta kepada Kapolri melalui Kapolda Metro Jaya supaya menghentikan proses pemangilan dan pemeriksaan terhadap staf sekretaris pribadi gubernur Papua serta Sekda provinsi Papua, karena mereka adalah korban pembohongan public KPK,” tegasnya.
Sementara itu Lena salah satu mahasiswa yang juga hadir menyampaikan aspirasi mengatakan upaya kriminalisasi, pembunuhan karakter, pelangaran HAM terus terjadi di tanah Papua. Rezim Jokowi-JK membungkam dan gagal menjaga dan melindungi semua peristiwa terhadap gubernur Papua.
“tidak hanya itu kriminalisasi dan krisis kemanusiaan di Nduga dan Papua, maka kami mahasiswa dan rakyat Papua memboikot Pileg dan Pilpres tahun 2019,” tegasnya.(*)
Editor : Agus Pabika
