“Kami pengusaha Papua selama ini kerja hanya senilai 200 juta, bahkan yang paling mines itu 80 juta , padahal kami sanggup kerja juga bila mana di proyek skala kecil maupun besar di limpahkan kepada kami, hanya karena tidak ada kesempatan yang di berikan kepada kami,” kata Haluk.
Kata Musa, kadang pengusaha Papua menjadi penonton setia di atas tanahnya sendiri. Pemerintah tidak pernah rasakan apa yang di rasakan oleh masyarakat yang golongan rendah dimana nilai perekonomian sangat terpuruk karena tidak ada peredaran uang di kalangan masyarakat tak cukup dan berharap kepada yang punya gaji tetap.
“Kami selalu sedih, sakit hati dan saksikan sendiri, contoh bank-bank jalur antrian khusus kami tidak pernah lihat orang Papua yang bawa uang di dalam tas melainkan teman teman kita non Papua, ini karena faktor pemerintah tidak pernah memperdayakan orang Papua sehingga kita kalah saing namun itu bukan hambatan atau halangan untuk kami,” katanya.
Ia juga berharap pemerintah bisa lihat dan didik pengusaha Papua terutama kami dari KAP Papua agar kami tak kalah saing dengan pengusaha non Papua. Dan juga KAP Papua minta kepada pemerintah propinsi Papua bisa mengambil langka yang sama apa yang di ambil oleh pemerintah propinsi Papua Barat.
Sebelumnya di tahun 2019 nilai pekerjaan proyek 200 Miliar dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Papua Barat bakal ditender atau dikerjakan oleh Pengusaha Asli Papua.
Hal tersebut di katakan kepala dinas PU Papua Barat, Heri Saflemboro, kepada wartawan. Dikatakan tahun ini dinas PU sendiri, ada 200 Miliar dana disiapkan untuk pengusaha asli Papua terutama untuk pekerjaan jalan lingkungan, pemeliharaan jalan provinsi dan khusus untuk perumahan orang asli Papua bakal di kelola sendiri oleh orang asli Papua. (*)