Potret pilu pendidikan di perbatasan dan pedalaman Papua

Jayapura, nirmeke.com – Potret pendidikan di Papua bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Banyak sekolah – sekolah yang berada di pedalaman atau perbatasan yang harus berjuang untuk tetap berdiri meski tak banyak dukungan yang datang dari Pemerintah.

Aktivis Pendidikan Papua Agustinus Kadepa mengatakan, dinamika pendidikan di Papua terutama di daerah perbatasan dan pedalaman merupakan persoalan yang rumit. Salah satunya adalah minimnya tingkat kehadiran guru yang justru membuat proses belajar mengajar menjadi terhambat.

“Persoalannya memang rumit apalagi pendidikan akan berjalan baik dan menjadi berkualiatas apabila didukung dengan berbagai aspek ekonomi, fasilitas, kesadaran masyarakat akan pendidikan, dan lainnya sehingga ada begitu banyak faktor yang menimbulkan banyak guru lebih memilih untuk tinggal di kota,” kata Kadepa, Kamis (24/1/2019)

Selain itu, banyak tenaga pengajar yang melamar menjadi PNS. Secara tak langsung hal ini membuat keberadaan guru di sekolah – sekolah Papua utamanya perbatasan menjadi sangat jarang. Mayoritas guru yang telah menjadi PNS, memilih pergi dan bekerja di kota daripada terus menjar di sekolah pedalaman.

Kata Kadepa, muara dari banyaknya persoalan ini tak bisa dilepaskan pula akibat minimnya honor guru di pedalaman Papua. Pemotongan dana bos atau honor yang kerap terlambat menjadi alasan para guru enggan berlama-lama mengajar di daerah pedalaman.

“Misalnya pemotongan dana BOS yang begitu besar dilakukan oleh pihak tertentu dalam dinas pendidikan (seperti pengakuan para kepala sekolah di kabupaten Paniai),” singgung Kadepa.

Tak sampai di sana, masalah yang juga kerap dihadapi oleh para guru adalah minimnya pengetahuan tentang kearifan dan budaya lokal masyarakat setempat seperti adat istiadat atau kebiasan penduduk lokal di tempat mengajar. Ia juga menyoroti tentang sulitnya berbagai akses sekolah di Papua karena minimnya sarana dan prasarana sehingga menyulitkan guru dan murid untuk pergi ke sekolah.

Kadepa berharap Pemerintah mampu menciprakan lingkungan pendidikan yang terhubung dengan kearifan budaya lokal masyarakat sehingga meski bersekolah, nilai – nilai luhur budaya peninggalan nenek moyang tak hilang begitu saja.

Sementara, hal serupa dikeluhkan oleh kepala kampung Moso distrik Muara Tami kota Jayapura, Agus Watapoa. Ia mengatakan selama ini di perbatasan RI-PNG SD Inpres Moso guru-guru jarang di tempat tugas sehingga anak-anak terlantar dan menjadi korban karena tidak mengikuti proses belajar mengajar.

“Guru-guru yang benar mengajar di sini, muncul di kampung pukul 10.00 pagi sehingga sekolah ini tidak maju dengan baik. Sekolah ini jalan tapi tidak benar karena sekolah kami cuma dua atap,” katanya.  (*)

 

Reporter  : Agus Pabika

 

Tinggalkan Balasan