Konflik Nduga, KNPI tagih Janji Gubernur Papua soal lapor ke PBB

Jayapura, nirmeke.com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kabupaten Nduga menagih janji gubernur provinsi Papua Lukas Enembe dimana ia mengatakan akan menindak tegas dan melaporkan ke Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) siapapun yang membunuh orang asli Papua.

Ucapan tersebut di sampaikan gubernur provinsi Papua Lukas Enembe usai melantik dan melakukan syukuran atas dilantiknya bupati Puncak di kampung Harapan kabupaten Sentani tanggal 24 September 2018 lalu.

Abola Kogoya ketua KNPI kabupaten Nduga, Mengatakan sebagai seorang anak menagih janji kepada seorang bapak dimana gubernur Papua pernah mengatakan apabila ada seorang orang asli Papua di bunuh dirinya akan melaporkan ke PBB, dan hal ini sudah terjadi.

“bapak punya hari kerja belum sampai 100 hari, sudah ada lebih dari satu orang Papua yang di bunuh di kabupaten Nduga belum juga terhitung di kabupaten lain,” katanya.

Maka, kata Abola sebagai ketua KNPI kabupaten Nduga meminta dan menagih jadi tersebut untuk menyelesaikan kasus di Nduga. Apakah hari ini dengan situasi dan kondisi Nduga yang sangat darurat militer dan sudah di perintahkan langsung oleh presiden republik Indonesia untuk melakukan operasi militer hingga saat ini di wilayah Ndugama.

“kepada bapak Lukas Enembe, mulai hari ini juga sebelum masuk ke tahun 2019, segera orang PBB harus datang untuk menjawab semua situasi, kondisi yang terjadi di kabupaten Nduga, Papua,” tegasnya.

Sebagai pemilik tanah dan negeri Nduga, kami sendiri tidak diberikan ruang dan akses sampai ke dalam Nduga karena akses untuk masuk keluar di batasi oleh pihak keamanan TNI/Polri.

“kami serasa jadi tamu negeri kita sendiri, biasanya kita masuk keluar bebas tapi hari ini di dua distrik Yigi dan Mbua sekarang menyebar ke distrik sekitar. Gerak-gerik kami dibatasi dan sampai saat ini kami tidak bisa masuk melihat warga masyarakat di sana,” katanya.

Sebagai ketua pemuda Nduga, ia meminta kepada pemerintah untuk membuka akses seluas-luasnya terutama yang harus masuk adalah utusan PBB sesuai dengan pernyataan gubernur Papua karena yang menjadi korban disana bukan TPNPB melainkan warga sipil dan pendeta yang tidak tau masalah.

“setelah PBB masuk lalu di ikuti dengan pihak gereja, pemerhati HAM semua boleh masuk, karena hari ini kita dengar begitu banyak bom yang diturunkan, begitu banyak korban, begitu banyak yang mengungsi dan hari ini sudah terjadi kelaparan merugikan orang asli Papua,” harapnya.

Ia juga meminta kepada aparat keamanan TNI/Polri untuk segera membuka akses masuk karena hingga saat ini jalan dari Wamena dekat danau Habema sampai masuk ke Tigi – Mbua hingga di bawah di jaga ketak TNI/Polri menimbukan ketakutan warga yang ingin melintas masuk melihat keluarga mereka.

“bila masalah ini terus berlanjut akan mengorbankan warga sipil. Di setiap media massa sudah jelas bahwa yang melakukan adalah kelompok TPNPB seharusnya mereka selesaikan sesama yang punya senjata bukan menembak warga sipil,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Nduga bersama DPRD setempat dan gereja maupun mahasiswa, telah membentuk tim dan dalam waktu dekat akan turun melihat kondisi masyarakat di Distrik Mbua, Yal, Dal, Yigi, Mbuyalma dan Nirkuri.

Wakil Bupati Nduga, Wentinus Nimiangge kepada wartawan di Wamena, Selasa (11/12/2018) mengatakan, kesimpang siuran informasi soal kondisi korban dan masyarakat sipil yang ada di sejumlah distrik itu, membuat pemerintah daerah akan turun untuk memastikannya. (*)

 

 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: