Praduga di Nduga

Oleh; Kristianto Galuwo*

Saya selalu tertarik membaca komentar di setiap pemberitaan Jubi terkait Nduga. Sebagian banyak komentar mengutuk kejadian itu.

Sebagai media lokal di Tanah Papua, sejak kejadian Nduga, makin banyak orang di luar Papua tertarik membaca Jubi. Mungkin karena media-media Mama Kota-Jakarta-lebih sering memakai narasi tunggal dari Polri atau TNI. Sementara Jubi, selain tetap mewawancarai Polri dan TNI, masyarakat di Nduga pun turut diwawancarai.

Narasumber yang diwawancarai Jubi ada dari anggota DPRD Nduga, pihak gereja, bahkan pekerja yang selamat dan eks pekerja Trans Papua. Saya pernah membaca berita kesaksian pekerja yang selamat di salah satu media Jakarta, yang keterangannya kemudian dituturkan kembali pihak TNI.

“Tidak lama kemudian para KKB dalam suasana kegirangan menari-nari sambil meneriakkan suara hutan khas pedalaman Papua. Mereka kemudian secara sadis menembaki para pekerja. Sebagian pekerja tertembak mati di tempat dan sebagian lagi pura-pura mati terkapar di tanah,” ungkap Aidi, sebagaimana disampaikan Jimmi.

Nukilan di atas dari pemberitaan Kompas. Jimmy Aritonang adalah salah satu pekerja yang selamat. Sementara Muhamad Aidi adalah Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Jayapura, Papua.

Membaca itu saya segera teringat narasi yang sama, ketika para Gerwani menyiksa tujuh jenderal di Lubang Buaya. Para Gerwani menyanyikan Genjer-Genjer, sambil menyayat wajah si jenderal. Sayangnya, peristiwa itu terbukti mengada-ada. Bahkan dibuatkan film propaganda Pengkhianatan G30 S-PKI. Tak ada penyiksaan seperti dalam film yang dilakukan di Lubang Buaya. Kesaksian demi kesaksian sudah banyak terungkap. Bahkan dari dokter-dokter yang mengautopsi. Tapi, diorama di Lubang Buaya mengekalkan semuanya, lagi-lagi, versi propaganda.

Salah satu komentar yang menarik perhatian saya, mengenai kesaksian TPNPB, bahwa kejadian itu bukan ekseksusi, akan tetapi kontak senjata. Salah seorang yang berkomentar (bukan orang Papua), diawali frasa orang Papua “ko stop tipu-tipu”, mengatakan salah satu korban meninggal adalah karibnya. Dan korban itu sangat peduli dengan orang Papua.

Komentarnya itu, hampir mirip dengan salah satu akun media sosial yang menceritakan dukanya, ketika mengetahui kawan baiknya meninggal. Ia merentang tentang jasa korban mendukung dan terlibat dalam banyak kegiatan, yang didedikasikan untuk Papua.

Membaca itu, saya hendak berkomentar. Tapi saya urung niat. Merasakan kepergian seorang sahabat memang sakit. Dan itu layak dihormati. Namun memahami Papua butuh kejernihan pikir. Amarah dan sedih karena kehilangan seorang sahabat, hanya menjadi kabut yang menghalangi kita memahami Papua.

Saya hampir setahun di Papua. Tapi waktu ini bahkan belum cukup untuk membangun kepercayaan orang-orang di sini. Kendati sering menyuarakan keberpihakan atas nasib-nasib orang Papua, itu tak menjamin kita bisa “dikenali”. Apalagi oleh orang-orang Papua yang berada di pedalaman.

Kecurigaan dan ragu-ragu untuk menerima orang selain mereka, adalah sikap yang patut kita hormati pula. Itulah kenapa, membangun Papua adalah cara keliru untuk merebut hati mereka. Setulus apa pun itu, sikap yang mereka pilih sudah jelas. Yang mereka butuh ialah hak menentukan nasib sendiri.

Setelah kejadian ini, narasi tentang seperti apa kehidupan di pedalaman Papua, pun relasi antara Orang Asli Papua (OAP) dan non-OAP, banyak beredar. Baik dituturkan kawan-kawan OAP dan non-OAP. Dikatakan, telah berpuluh-puluh tahun sebuah kepercayaan dibangun antara OAP dan non-OAP di Nduga. Namun sejak pos-pos militer dan Trans Papua ini dikerjakan, praduga masyarakat OAP terhadap non-OAP kembali muncul.

Apalagi TPNPB, yang jelas-jelas menyatakan alergi dengan para pendatang. TPNPB menolak proyek jalan tersebut. Selain merusak hutan mereka, kata TPNPB, dalam zona perang jalan-jalan itu malah memudahkan militer ketika bertempur.

Terlepas dari perang, keterpencilan tak melulu buruk seperti yang digambarkan negara. Terisolasi bisa menjadi perisai. Orang-orang Papua tak kekurangan, karena hutan menyediakan segalanya. Justru modernisasilah yang mengubah pola hidup mereka, lantas membunuh mereka perlahan-lahan. Pola berburu dan meramu, berubah menjadi: belanja ke warung-warung.

Pernah seorang petugas kesehatan di Asmat bercerita, ia prihatin dengan mama-mama di sana. Mereka susah payah menanam kemudian memanen sayur-mayur, tapi setelah itu hanya dijual murah.

“Jadi yang memborong sayur sudah atur harga. Murah saja, bahkan ada sekarung hanya tiga puluh ribuan. Setelah laku, mama-mama pergi membeli satu nasi bungkus dan sisanya mi instan untuk anak-anaknya,” katanya.

Mengingat ceritanya itu, saya sebagai anak kos merasa senasib dengan mama itu. Senasib karena sering membeli nasi bungkus dan mi instan.

Semalam saya sempat bercerita dengan kawan satu kos. Ia petugas kesehatan yang pernah bekerja di rumah sakit di Wamena. Sejak pemberitaan Nduga, ia aktif menyimak baik dari televisi dan media online.

“Saya heran, kenapa juga sudah mau 1 Desember, tapi mereka bertahan di sana. Harusnya mereka diperintahkan turun. Berita-berita juga hari ini bilang begini, besok lain lagi. Tidak tahu mana yang benar. Macam ada yang janggal,” katanya.

Ia masih jernih dalam mendaras kejadian di Nduga. Meski sedih sebab korban kebanyakan anak Tator, sama seperti dia.

*Penulis adalah jurnalis di Papua

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: