DPD RI: Deploper harus tangap serius keluhan penghuni perumahan Gaja Mada Permai Yahim

 

Sentani, nirmeke.comWarga penghuni perumahan Gaja Mada Permai Yahim Sentani, Kabupaten Jayapura, merasa di rugikan oleh pihak deploper, PT. Agung Kusuma Jaya (AKJ) karena kondiri rumah yang mereka tempati tidak sesuai dengan iklan brosur yang mereka edarkan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Charles Simaremare, ketika di temui wartawan mengatakan, solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi banjir yang melanda perumahan Gajah Mada Permai Yahim, ini ada dua katergori yaitu jangka pendek dan jangka panjang.

“Untuk jangka pendek ini menormalisasi air dan membagun irigasi seperti yang di sampaikan oleh Balai Sumber Daya Air Dan Irigasi dan saluran-saluran yang  melintasi perumahan  untuk terus di gali dan di perdalam agar air tidak tergeneng dan memakan waktu yang cukup lama,” ungkapnya.

Dimana masyarakat ini sudah berupaya kemana-mana untuk menyampikan keluhan mereka baik ke Kementrian Balai PU Sumber Daya Air Dan Irigasi dan dan Ombusman.

”Mereka sudah menanggapi dan menerima sehingga mereka sudah memberikan sambutan yang positif sehingga sudah meninjau dan menyepakati bahwa untuk pembuatan jangka panjang itu semua sudah di anggarkan di tahun 2019,” kata Charles.

Anggota DPD RI ini, juga berharap Pemerintah Daerah, untuk terus melakukan pemantauan agar semua itu berjalan sesuai dengan apa yang telah di sepakati tadi dan juga kepada pihak kepolisian untuk tindak lanjuti pengaduan masyarakat soal perizinan yang di salah gunakan.

“Dari perizinan yang  di berikan itu untuk membagun 100 rumah tetapi yang di bagun itu sudah 300 rumah, kita harap Polres untuk betul-betul pro aktif supaya jangan lagi ada deploper-deploper yang menyalagunakan perizinan sehingga yang menjadi korbannya itu masyarakat kita,” katanya.

Kata Charles, dimana dari hasil pertemuan yang ia dengarkan langsung dari masyarakat yang hendak bertemu langsung dengan pengurus dan anggota DPD RI dan Pemda Kabupaten Jayapura masyarakat keluhkan kondiri rumah yang tidak sesuai dengan browsur yang di edarkan.

“Disisi lain masyarakat di tuntut untuk harus bayar tiap bulan tetapi disisi lain mereka tidak nyaman tinggal di rumah itu, untuk itu pihak bank untuk turut pikirkan bersama dan jangan hanya menutup mata, kalau mereka sudah mengambil kredit berarti pihak perbankan sudah menilai atminstrasinya, kelayakan sesuai dengan iklan yang di edarkan oleh deploper,” katanya.

Ia berharap Perbankan untuk benar-benar untuk bekerja tidak memihak pada lain dalam meminjamkan uang kepada deploper-deploper lainya.

“dalam pertemua ini pihak Bank kami panggil dan di daftar hadir ada tapi pas pertemuan di dalam tidak ada, hal-hal seperti inikan menjadi pembelajaran, saya tidak tahu dari pihak bank mana nanti di cek lagi,” katanya.

Kristianus Payungkuma selaku koordinator masyarakat mengatakan persoala yang terjadi di rumah yang mereka tempat ini saat ini Persoalan Izin Mendirikan Bagunan (IMB) yang tidak jelas, kalau hujan kami harus mengungsi. Dengan pertemuan yang di lakukan ini pihak BAP dapat terus memonitor dan pihak DPRD, pemerintah daerah untuk segera menghadirkan pemilik PT. Agung Adi kusuma Jaya,” ucapnya.

Ia mengatakan pihak DPD RI tidak hanya berhenti disini tetapi, entah terpilih dan tidaknya, aspirasi kami ini terus untuk di dorong.

“Mungkin bisa sampai ke presiden dan itu harapan kami masyarakat, perjuangan kami ini belu selesai dan bila perlu kami akan menyurat ke bapak Jokowi, karena ini program pak Jokowi sejuta rumah namun oknum-oknum ini yang diungtungkan, kami yang masyarakat ini yang diruginya,” jelansya.(*)

 

Editor  : Admin

 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: