Adil Untuk PerubahanAdil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
  • Tanah Papua
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
  • Jendela Papua
    • Kuliner
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Advertorial
Reading: Krisis pangan jadi ancaman perempuan Papua
Share
Sign In
Notification
Font ResizerAa
Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
Font ResizerAa
  • Headline
  • Tanah Papua
  • Kesehatan
  • Ekonomi & Bisnis
  • Pendidikan
  • Artikel
  • Cerpen Papua
  • Pariwisata
  • Editorial
  • Tanah Papua
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Pendidikan
    • Kesehatan
    • Perempuan & Anak
    • Ekonomi & Bisnis
    • Infrastruktur
    • Lingkungan
    • Olaraga
  • Jendela Papua
    • Kuliner
    • Lensa
    • Pariwisata
    • Travel
    • Seni & Budaya
  • Pena Papua
    • Catatan Aktivis Papua
    • Sastra
    • Cerpen Papua
    • Artikel
    • Siaran Pers
    • Berita Foto
  • Editorial
  • Advertorial
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved.
Adil Untuk Perubahan > Krisis pangan jadi ancaman perempuan Papua

Krisis pangan jadi ancaman perempuan Papua

admin
Last updated: November 27, 2018 00:00
By
admin
Byadmin
Follow:
7 years ago
Share
4 Min Read
SHARE

 

Iklan Nirmeke
Ad image

Jayapura, nirmeke.com – Krisis pangan kini menjadi ancaman serius kehidupan perempuan Papua. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Perempuan Elsham Papua, Zandra Mambrasar kepada Jubi memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari ini, Kamis (8/3/2018).

Menurut Zandra, kasus Asmat hanya salah satu dari sekian permasalahan krisis pangan yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ancaman krisis pangan yang dihadapi keluarga-keluarga Papua, terlebih khusus perempuan yang hidup di pedesaan.

“Walau Kabupaten Asmat status KLB nya sudah dicabut, tetapi hari masih ada persoalan. Kami belum tahu situasi HAM. Hak-hak dasar mereka seperti sanitasi, lingkungan, konflik dan ancaman SDA, dan hak-hak dasar yang lain termasuk kesehatan apakah kini sudah terpenuhi atau belum. Bagaimana juga dengan daerah lainnya yang mengalami kasus gizi buruk seperti Asmat namun dengan penanganan yang tidak seheboh Asmat,” katanya.

Menurutnya membicarakan perempuan di pedesaan dan pembangunan yang berkelanjutan haruslah menjadi prioritas pembangunan di dua provinsi yang ada di Tanah Papua.

“Targetnya tentu kedaulatan pangan. Itu salah satu cara menghentikan kekerasan terhadap perempuan,” jelasnya.

Kedaulatan pangan kini menjadi perhatian penting bagi semua pemangku kepentingan. Menurut Zandra dengan Kedaulatan pangan, masyarakat pedesaan, khususnya perempuan sebagai ujung tombak pertanian di Tanah Papua memiliki kebebasan memilih apa yang ditanam, dan memiliki kuasa atas tanahnya.

“Hari ini masyarakat kampung diberi tanggung jawab untuk memenuhi ketahanan pangan nasional dengan menanam komoditi unggulan di tanah miliknya tanpa memperhatikan apa yang dia butuhkan. Tidak ada kedaulatan pangan. Masyarakat tidak diberi kebebasan, akhirnya seperti sekarang ini. Papua mengalami krisis pangan khususnya pangan lokal,” katanya.

Untuk itu, kata Zandra diperlukan sebuah laporan HAM yang mengkaji permasalahan dasar yang kemudian akan menjadi rekomendasi pembangunan pedesaan di masa yang akan datang.

Menurutnya liputan media tentang Asmat atau beberapa daerah lainnya di Papua maupun Papua Barat, sudah bisa memberikan gambaran tentang permasalahan yang terjadi.

“Tetapi itu merupakan data sekunder. Perlu ada laporan HAM resmi untuk mengetahui permasalahan secara keseluruhan agar diperoleh rekomendasi yang harus dijalankan semua pihak,” katanya.

Terpisah, Antropolog dari Universitas Cenderawasih, DR Marlina Flassy mengatakan ada faktor internal dan eksternal yang menyebabkan Papua mengalami krisis pangan, khusus pangan lokal saat ini.

Iklan Nirmeke
Ad image

“Faktor internal adalah orang Papua tidak mau mengkonsumsi pangan lokal, ketersediaan pangan lokal dalam rumah tangga Papua kurang atau tidak ada, dan pendidikan soal pangan lokal dalam rumah tangga Papua sangat minim,” katanya dalam di Museum Antropologi Uncen, Rabu (7/3/2018).

Rumah tangga, khususnya rumah tangga Papua kini tidak lagi mengkonsumsi sumber karbohidrat lokal seperti sagu, keladi dan umbi-umbian lainnya. Saat ini di Papua ketergantungan beras sangat tinggi.

“Anak-anak Papua banyak yang tidak mengenal pangan lokal lagi. Orang tua tidak memberikan pendidikan pangan lokal dalam menu sehari-hari. Sehingga saat ketersediaan beras tidak ada, hal itu kemudian menjadi masalah,” katanya.

Sedangkan faktor ekternal, kata Marlina adalah kontak budaya dengan non Papua, pergeseran pangan lokal, alih fungsi lahan, dusun untuk pembangunan, harga pangan lokal mahal, tidak adanya regulasi soal pangan lokal dan pengaruh bantuan dana segar yang turun langsung ke kampung.

“Beberapa waktu lalu saya ke kampung. Masyarakat kini tidak tanam pisang, tanam keladi. Sebab itu diperlukan sebuah regulasi untuk melindungi pangan lokal,” katanya.(*)

 

Sumber: www.tabloidjubi.com

 

Related

Gabung Channel Whatsapp

Dapatkan berita terbaru dari Nirmeke.com di Whatsapp kamu
Klik disini untuk bergabung
Dengan anda klik untuk gabung ke channel kami , Anda menyetujui Persyaratan Penggunaan kami dan mengakui praktik data dalam Kebijakan Privasi kami. Anda dapat berhenti mengikuti kapan saja.
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link
Previous Article Dana pendidikan tidak merata, Mahasiswa Intan Jaya minta Pemda terbuka
Next Article DPD RI: Deploper harus tangap serius keluhan penghuni perumahan Gaja Mada Permai Yahim
Leave a Comment Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Hangat

YLBHI Papua Pertanyakan Peran KemenkumHAM di Tengah Konflik Bersenjata di Papua
Polhukam Tanah Papua
2 days ago
Surat Terbuka GMNI Jayawijaya: “Orang Wamena Bukan Teroris”
Headline Pendidikan Tanah Papua
3 days ago
TPNPB-OPM Kodap III Ndugama-Darakma Keluarkan Pernyataan Sikap untuk Warga Sipil di Wamena
Polhukam Tanah Papua
3 days ago
Kapitalisme Kolonial dan Penjajahan Baru di Tanah Papua
Artikel Catatan Aktivis Papua
4 days ago
Iklan
Ad image

Lihat Topik Berita Lain Dari Nirmeke

Adil Untuk PerubahanAdil Untuk Perubahan
Follow US
© 2025 Nirmeke. Design by Team IT Nirmeke. All Rights Reserved.
  • Tentang kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Iklan
  • Jasa Buat Website
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?