Pejabat Papua: Antara menjadi wakil uang atau wakil rakyat

Oleh : Benyamin Lagowan

1. Prakata

MENINGKATNYA berbagai kasus kekerasan, perampokan SDA, penyiksaan dengan penembakan, pemukulan, penganiayaan dan pembungkaman demokrasi, pembatasan akses jurnalis asing dan wisatawan serta eksploitasi hingga pembunuhan di Papua kian hari terus terjadi di depan mata kita dan di lingkungan rumah kita. Kasus-kasus itu dilakukan oleh banyak pihak, baik oleh orang perorang, lembaga-lembaga, perusahaan domestik maupun luar negeri, bahkan oleh pemerintah Indonesia sendiri melalui aparat negara TNI/Polri terhadap populasi orang asli Papua di tanahnya sendiri.

Kendatipun demikian, peran wakil-wakil rakyat di Papua mulai dari daerah hingga provinsi sangat minim hingga tidak pernah nampak. Walaupun kerapkali ada banyak dibentuk pansus, pokja dll untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu, hasil kerja akhirnya seperti apa sangat minim karena orientasinya “uang”. Kesan yang ada hanyalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga Provinsi yang sebenarnya adalah perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi rakyat tidak pernah menjalankan tugasnya itu secara sadar dan maksimal penuh tanggung jawab.

Banyak derita rakyat diabaikan begitu saja. Rakyat mengalami ancaman kelaparan, pembunuhan, penyiksaan dari para perampok SDA atas hak-hak rakyat secara sistematis, terstruktur dan massif tapi mereka dibiarkan begitu saja meratapi nasibnya sendiri. Akhirnya tidak sedikit yang harus diperlakukan tidak manusiawi oleh militer, seakan-akan rakyat Papua pemilik tunggal tanah ini adalah binatang dan manusia rendahan yang wajib dibasmikan dari tanahnya sendiri.

Lalu, jika bukan untuk menyelamatkan, berpihak pada rakyatnya yang tertindas di tanah Papua, apa tujuan para anggota DPRD-DPRP dipilih? Apakah hadirnya para anggota Dewan ini hanya untuk memperkaya diri, keluarga, suku, agama, partai dan golongan elit? Apakah seluruh anggota DPRD-DPRP di tanah Papua yang jumlahnya mencapai hampir 600 orang itu, tugasnya hanya seremonial dan melekat pada pola “4D: datang, duduk, dengar, duit”?

2. DPR Bukan Wakil Rakyat Tapi Wakil Uang

Berdasarkan pengamatan sejak tahun 2011-2018 ini telah terjadi banyak peristiwa kekerasan, kematian tidak wajar oleh aktornya militer Indonesia, maupun masyarakat tertentu. Namun kebanyakan dari kasus-kasus itu tidak satu pun berhasil diselesaikan dengan penegakan hukum yang adil dan merata bagi rakyat Papua selaku korban selama ini.

Lalu rakyat kini bertanya, apakah, yang namanya dewan itu adalah wakil rakyat atau wakil uang? Mengapa hampir seluruh aspirasi kami sebagai rakyat pemberi mandat pendelegasian untuk menduduki jabatan yang terhormat itu tidak mampu mendengar jeritan, tangisan, rintihan hati dan aspirasi kami? Mengapa bapak ibu hanya selalu berdiri jauh memandang kami dari balik kaca gelap mobil dan berlalu dengan penuh keangkuhan?

Mengapa bapak/ibu hanya terus memikirkan nasib sendiri: bagaimana bisa kaya memiliki banyak usaha, rumah yang megah, mobil yang mewah, dan membuat acara yang besar, makan yang enak dll, tetapi untuk hanya sekedar berdiri membela aspirasi kami demi masa depan kita semua saja, sangat sulit? Apakah itu karena ketika kalian dipilih karena uang, maka anda jadi hamba dan wakil uang lagi?

3. Alasan Klasik Sebagai Upaya Pelarian dari Tanggung Jawab Sosial

Kita hampir selalu mendengar tidak sedikit anggota DPR di daerah ini yang selalu mengatakan: “Kami ini dilema, karena kami ada di dalam sistem! ” Padahal kalau mau jujur, ya untuk apa nyaleg kalau sudah tahu akan terpanggang sistem, kan? Tapi begitu sudah pernyataan paling general dari para dewan itu, bahkan juga dari bahasa Gubernur, para bupati, camat, dll dalam melarikan diri dari tanggung jawab sosialnya. Mereka ini selalu ingin “cari aman” agar tidak keluar dari “5 Zonanya” yakni zona nyaman, zona duit, zona popularitas, zona kekuasaan dan zona kewenangan yang dinikmatinya selama ini ketika membela kepentingan rakyat yang krusial.

Padahal kepada mereka, mandat rakyat telah diberikan untuk secara totalitas mengabdi dan pasang badan meskipun nyawa harus jadi taruhan. Pun sebenarnya sangat sederhana, jika tidak mampu mereka ini bisa mundur saja kan? Tetapi apakah mereka bisa merasa malu atas kelalaian mereka? Tentu tergantung pada iman dan moralitas mereka sebagai manusia beriman.

Sebenarnya para anggota DPR di Papua tidak perlu memberikan jawaban yang bersifat “kepasraan” karena secara tidak langsung akan menimbulkan ketidakpercayaan dan keputusasaan bagi rakyat, akibatnya rakyat tidak akan yakin pada kapabilitas dan kredibilitas wakil rakyat untuk selamanya. Di Papua sudah banyak ungkapan seperti itu keluar. Nah, apakah faktor penyebab sesungguhnya parah anggota DPR di Papua tampak pasrah?

4. Penyebab Matinya Taji DPR di Papua

Bukan hal baru, jika kita bermaksud mencari tahu penyebab lemahnya taji institusi wakil rakyat di tanah Papua. Selain alasan sebelumnya di atas, lebih juga disebabkan karena tekanan psikis. Ini adalah tekanan akibat memihak orang Papua secara totalitas. Tekanan itu biasanya berasal dari partai, golongan maupun aparat militer sendiri. Lagi-lagi militer? Ya, tentu yakni TNI/POLRI. Merekalah otak dibalik upaya penghancuran ekosistem dan punahnisasi OAP atas nama kedaulatan NKRI. Lalu, bagaimana semestinya para wakil rakyat bertindak menghadapi ancaman dan tekanan seperti itu, sehingga tidak terkesan seperti, “Singa Ompong”?

5. Menyerahkan Kembali Kuasa ke Tangan Rakyat

Sebagaimana amanat sistem demokrasi di Indonesia juga di tanah Papua. Jika terjadi pelemahan wewenang dan kapasitas dewan oleh pusat, atau aparat negara, mestinya para dewan di tanah Papua memberikan kembali kekuasaan kepada rakyat. Rakyatlah yang akan memutuskan apakah tetap ingin bersama dalam NKRI atau tidak. Ini mekanisme formal dimana-mana di seluruh dunia.

Bentuk yang paling dikenal adalah dimungkinkannya penyelenggaraan pemungutan suara atau referendum dengan satu orang satu suara. Namun, itu juga dapat terlaksana jika para dewan merupakan para utusan yang benar-benar lahir dari suara rakyat dan dipilih oleh rakyat, bukan karena kekuatan uang, bukan juga karena kepentingan dll. Lebih-lebih juga dapat terwujud jika jiwa, nasionalisme dan seluruh hidup para dewan itu sudah menyatu dengan aura rakyat yang kian tidak berdaya dan terancam dalam bayangan nasionalisme sempit sebuah negara, seperti; NKRI harga mati dst.

6. Tantangan Para Dewan Pro Rakyat

Sejak dekade 1960an, dalam sejarah Dewan Papua telah tercatat adanya potensi adu domba intra OAP. Adu domba itu dilakonkan oleh aktor yang sama yakni, penguasa Indonesia lagi dengan rayuan kekuasaan, uang, jabatan dan Wanita. Dengan itu pendiagnosaan secara dini untuk menghindarkan politik adu domba sangat penting dengan pemetaan aktor konfliknya.

Para anggota dewan di tanah Papua yang peduli akan nasib rakyat Papua dan eksistensi hidup orang asli Papua hari ini dan di masa mendatang bisa mengambil sikap untuk tidak masuk dalam setingan dan rayuan Indonesia sebagaimana sebelum-sebelumnya.

Ya, tentu tantangan lain yang menyangkut kehidupan secara empiris akan berdampak, namun bukan berarti memberikan pengorbanan demi penyelamatan banyak orang harus kita hindari dan tunda terus. Akan lebih baik mati demi banyak orang sebagai wakil rakyat daripada sekedar mati karena sakit, atau kecelakaan karena upah kita besar di akhirat, bukan? Dalam pandangan umat kristiani hal itu adalah seturut dengan teladan Yesus Kristus sendiri, maka sudah tidak perlu diperdebatkan apalagi ditakutkan. Toh kitapun pada akhirnya akan mati juga.

7. Penutup

Dalam refleksi kritis ini, solusi menyelamatkan rakyat Papua secara konstitusional ada juga pada peran seluruh dewan, baik di daerah maupun Provinsi di Papua. Jika 99% Dewan ini membentuk jaringan parlemen nasional Papua untuk hak-hak asasi manusia (JARNASPAR for HAM Papua), tentu saja akan menjadi harapan dan jembatan dalam menyeberangkan rakyat Papua kepada kehidupan yang lebih baik menuju kanaan (bisa dalam konteks NKRI maupun konteks di luar NKRI).

Itu pun hanya akan terwujud jika terdapat kemauan dari para dewan YTH dan seluruh elit dengan membuka hati dan tangan guna menyelami jeritan psikologi (jiwa dan suara hati) rakyat Papua yang tidak kelihatan selama ini. Namun, nampaknya tidak akan pernah bisa karena cuma untuk bertemu, bercanda dan berdiskusi saja kita masih sulit menemukan para dewan-dewan yang terhormat itu, karena mereka bukan wakil rakyat, tapi wakil uang? (*)

Papua….. Sayang….

Kunjungi Bacaan Lainnya:
https://blagowan.wordpress.com/2018/05/30/99-anggota-dpr-di-papua-wakil-uang-bukan-wakil-rakyat/?preview=true

Abepura, 30 Mei 2018

Tinggalkan Balasan