Program KB, antara peningkatan kesejahteraan dan membatasi jumlah penduduk OAP

Jayapura, nirmeke.com – Program Keluarga Berencana (KB) melalui BKKBN di tanah Papua menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang menganggap bahwa KB adalah solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang, sedangkan ada juga yang menganggap bahwa KB bertujuan untuk membatasi jumlah penduduk terutama Orang Asli Papua (OAP) di tanah Papua dan akan menjadi minoritas di atas negerinya sendiri.

Capaian pencanangan kampung KB di tanah Papua khususnya provinsi Papua mulai meningkat. Total distrik 558, total kampung 5.529, 262 kampung KB dan presentase realisasi dari target pencanangan 46,9 persen. Dan presentase kampung KB yang sudah di canangkan 53 persen belum di canangkan dan 47 persen sudah di canangkan.

Deputi bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat perwakilan Papua Dwi Listia Wardhani kepada wartawan mengatakan program BKKBN di tanah Papua diharapkan melahirkan generasi yang lebih berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disana baik secara fisik maupun kesehatan, pendidikan serta perekonomian.

“Disini kami memberikan pemahaman pendidikan mulai dari bawah agar masyarakat sama-sama memahami masalah mereka sendiri kemudian bagaimana memecahkannya kemudian di level yang paling atas itu memberikan fasilitasi melalui program BKKBN.

Lanjutnya, kita sama-sama memberikan penyadaran bahwa ini ada persoalan, misalnya ada anak-anak kurang gizi, putus sekolah dan lainnya dan itulah bagaimana kita memberikan pendampingan agar hal tersebut tidak terjadi melalui kampung KB dan lainnya yang tersebar di tanah Papua.

sementara itu kepala BKKBN Papua, Charles Brabar, mengatakan selain melakukan sosialisasi dengan instansi pemerintah dan masyarakat, BKKNB juga melakukan MoU kerja sema dengan perguruan tinggi di tanah Papua salah satunya Stikom Muhammadiyah Jayapura sehingga akan mudah memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat.

Kata Charles, karena mahasiswa sewaktu-waktu mereka bisa melakukan kuliah kerja nyata ke lapangan maka kita selalu membekali supaya mereka bisa menyampaikan sehingga kita sama-sama menghilangakan imets bahwa program KB yaitu program membatasi atau mengurangi etnis tertentu.

“ini yang kita sama-sama menghilangkan iments itu supaya masyarakat kita di kampung itu kita memberikan asupan informasi yang benar dan baik sehingga mereka ikuti program pemerintah dengan baik karena kita mengharapkan bagaimana membangun SDM terutama kita mengapai generasi emas Papua ini.”

Lanjutnya, pada prinsipnya BKKBN akan kordinasi dan kerja sama dengan perguruan tinggi yang lain terutama dari fakultas-fakultas di Uncen dan juga melalui perguruan tinggi swasta yang lain sehingga kita sama-sama memahami maksud dari pada pembangunan SDM karena tahun 2020 – 2030 kita akan masuk pada bonus demografi.

“ini tugas kita sama-sama untuk memperkuat SDM khusus di Papua.  karena saat ini kita mau masuk pada era itu sehingga kita mempersiapkan usia produktif yang benar-benar bisa menghadapi bonus demograf pada tahun 2030 itu sehingga kita bekerja lewat perguruan-perguruan tinggi karena disanalah basis-basis generasi emas Papua kedepan,” ujarnya.

Di lain pihak Ketua presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cendrawasih Paskalis Boma menolak program Keluarga Berencana (KB) di Papua yang didukung oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui stekmen yang muncul di media beberapa waktu lalu.

“mahasiswa sebagai fungsi kontrol sosial dan pemerintah menyikapi pernyataan yang muncul di media bahwa MRP mendukung program KB di Papua adalah pernyataan yang keliru sebagai lembaga representatif orang asli Papua,” kata Paskalis Boma.

Kata Boma, menyikapi persoalan pernyataan di media, ketika kita melihat secara objektif persoalan mengenai program KB yang di canangkan oleh pemerintah pusat yang berlaku pada tahun 1970-an di masa kepemimpinan rezim Suharto sudah berlaku dan berjalan di tanah Papua dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.

“Dengan pemberlakuan KB di Papua, kami selaku mahasiswa menolak dengan alasan bahwa program KB dengan kondisi orang Papua yang sampai saat ini minoritas di atas tanah sendiri secara langsung ada sebuah pembatasan populasi untuk orang asli Papua. Seharusnya program KB tidak perlu diberlakukan di Papua,” ujar Persma Uncen ini.

Lanjutnya, dinamika sosial yang sangat ektrim bahwa semua aspek kehidupan yang menunjang keberlangsungan hidup setiap individu atau keluarga dibatasi dengan alasan pemerintah pusat terutama dinas BKKBN memberlakukan program KB untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan ini sebuah alasan yang tidak perlu.

“Pemerintah sendiri harus memberikan sebuah jaminan kepada masyarakat terutama jaminan pendidikan, kesehatan dan ekonomi bukan membatasi populasi mereka dan program KB ini bukan solusi meningkatkan kualitas hidup keluarga juga dari pada harapan hidup orang asli Papua,” ujarnya.

Ia berharap, MRP harus benar-benar bisa memproteksi hak-hak hidup orang asli Papua bukan ikut-ikutan mendukung program nasional yang agak kontroversional di Papua.

Selain itu Menteri Hukum dan HAM BEM Uncen Samuel Womsiwor menambahkan terkait dengan pernyataan MRP bagian Pokja Agama, sebagai mahasiswa melihat pernyataan tersebut keliru karena di tanya sebagian besar orang Papua merasa KB itu membatasi jumlah anak atau pengaturan jumlah kelahiran dan pengaturan rentan waktu kelahiran yang sudah menjadi konsumsi masyarakat.

“sebelumnya MRP telah melakukan kordinasi dengan pihak BKKBN dan rencana mereka mau buat kampung KB supaya ada peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas apa yang hari ini kita bisa lihat dari kasus Asmat gizi buruk disana, Dogiai, Pegunungan Bintang. Kualitas apa yang di arahkan lagi kepada KB yang otomatis nanti membatasi jumlah penduduk jadi pertimbangan MRP itu ada dimana.”

Jumlah orang Papua hari ini dari berbagai survei mengatakan bahwa kita semakin minoritas, orang pribumi Papua dan MRP punya pertimbangan ada dimana? Sehingga harus kembali mencanangkan program KB di tanah Papua.

Agus Haluk, warga Hawai, Sentani menilai program KB di Papua membatasi jumlah kelahiran dan membuat ibu tidak bisa mengandung lagi meskipun masa KB-nya sudah habis.

“Kami menilai program KB ini bagian dari program negara untuk membunuh orang Papua agar orang Papua cepat habis dan tidak memiliki keturunan dan ini terbukti di kompleks kami ini ada istrinya ikut program KB tidak bisa mengandung lagi,” ujarnya. (*)

Editor  : Agus Pabika

Tinggalkan Balasan