Tolak program KB, Mahasiswa Tolikara minta bupati cabut MoU

 

Jayapura, nirmeke.com –Mahasiswa Tolikara se-Jawa & Bali menolakan atas pencangan program Keluarga Berencana (KB) di kabupaten Tolikara, Papua, yang ternyata didukung Pemkab Tolikara untuk dijadikan Kampung KB se kabupaten Tolikara.

Hal tersebut dikatakan Aldi Kogoya mahasiswa Tolikara kota studi se Jawa-Bali melalui pers realisenya. Rabu, (21/03/2018).

Maka dengan itu kami Mahasiswa Se-Jawa dan Bali mengambil pernyataan sikap menolak program KB dengan alasan program KB ini tidak sesuai dengan kondisi yang ada karena Orang asli Papua (OAP)  saat ini sudah menjadi minoritas. Program KB kesannya menjadi pembatasan populasi OAP. Seharusnya program KB tidak perlu diberlakukan di kabupaten Tolikara.

“Pemkab Tolikara  harus memberi jaminan kepada masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sebab itu yang terpenting Bukan Program KB karena menurut kami BKKBN melalui program KB akan membatasi populasi OAP dan program KB Itu bukan solusi untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Tolikara,” ujar Aldi.

Sementara itu Imin Wanimbo ketua koordinator wilayah Jakarta meminta kepada Pemkab Tolikara untuk harus bisa memproteksi hak-hak hidup OAP, khususnya Masyarakat Tolikara bukan ikut-ikutan mendukung program nasional yang kontroversi di provinsi Papua itu.

“menurut berbagai survei dan media jumlah OAP  semakin menyusut. Pertimbangan PEMDA Tolikara di mana? Sehingga harus kembali mencanangkan program KB di kabupaten Tolikara di jadikan Kampung KB,” ujarnya.

Ia meminta bupati Tolikara agar segera cabut MoU/Persetujuan memberlakukan program KB dengan pemerintah provinsi Papua, secara tidak langsung Bupati Tolikara melalukan pelangaran HAM berat di Papua khususnya di Kabupaten Tolikara. (*)

 

Tinggalkan Balasan