Jayapura, nirmeke.com – kekhawatiran anggota dewan terhadap pendampingan masyarakat di Korowai wajar saja karena dana pendidikan dan kesehatan termasuk terbesar di indonesia. Bayangkan saja dari dana APBN harus menyisihkan 20 persen untuk pendidikan. Begitupula dana Otsus sebesar 30 persen, bahkan anggaran untuk kesehatan jauh lebih besar lagi.
Kondisi pendidikan dan kesehatan suku Korowai dan Kombai yang belakangan ini ramai di perbincangkan. Hal ini tentu akan membutuhkan pengawasan semua pihak termasuk masyarakat dan anggota legislatif. Pasalnya jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin menjadikannya sebagai proyek guna meraih sebuah keuntungan.
Kalaupun hendak membantu sudah tentu semua pihak mau menerima, tetapi bagaimana bisa memberikan jaminan agar bantuan itu benar-benar jatuh kepada mereka yang membutuhkan. Soalnya jika tidak tepat sasaran dikhawatirkan bisa merugikan semua pihak terutama masyarakat korban. Ibarat sudah jatuh tertimpah tangga pula.
Mengalirkan dana-dana maupun bantuan obat dan tenaga patut diterima dan disambut baik, sebab ada itikad baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hanya saja bagaimana bisa menjaga kelanjutan program bagi masyarakat bukan sekedar pemadam kebakaran dan selesai.
Terlepas dari pro dan kontra, program kesehatan dan pendidikan di Korowai dan Kombai maupun daerah tertinggal di tanah Papua harus berjalan rutin dan selalu tepat waktu. Jangan sampai Puskesmas dan Pustu sudah ada tetapi tidak ada petugas. Begitu pula bangunan sekolah berdiri megah tetapi hanya satu guru yang mengajar enam kelas. (*)
Editor : Admin
